KPU Tetap Izinkan Kampanye Rapat Umum di Pilkada, Peserta Maksimal 100 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap membolehkan pasangan calon untuk menggelar rapat umum dalam pilkada serentak 2020.

Kendati demikian, jumlah massa yang hadir secara fisik harus dibatasi.

"Jadi kalau rapat umum kita batasi paling banyak 100 orang," kata Ketua KPU Arief Budiman usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Selebihnya kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring, tapi kehadiran fisik hanya dihadiri 100 orang," sambungnya.

Baca juga: Minta KPU Diskualifikasi Bupati Ogan Ilir, Warga: Dia Mencuri Start, Kampanye Terselubung

Selain jumlah massa, KPU juga membatasi durasi rapat umum.

Di tingkat provinsi, rapat umum hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali pertemuan.

Sementara tingkat kabupaten/kota rapat umum hanya digelar satu kali pertemuan saja.

Sementara pada kampanye yang bersifat pertemuan terbatas, hanya boleh dihadiri 50 orang secara fisik.

"Tatap muka atau dialog dibatasi 50 orang untuk bisa hadir secara fisik, selebihnya dilakukan secara daring," kata dia.

Baca juga: Mendagri: Paslon Hanya Boleh Kumpulkan Massa Satu Kali Selama Kampanye Pilkada

Arief menyebut kampanye secara fisik ini tetap diadakan di tengah pandemi karena sudah terlanjur diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada.

"UU 10/2016 tidak dibatalkan, maka KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan UU. Tapi KPU mengatur dengan mematuhi protokol kesehatan, itulah mengapa rapat umum kita atur," kata dia.

Arief pun berharap seluruh pihak tetap bisa mematuhi protokol kesehatan agar tak terjadi penyebaran virus corona selama proses pilkada.

"Agar virus tidak menyebar dibutuhkan kepatuhan semua pihak, penyelenggara, peserta pemilu patuh, dan pemilih juga patuh," ujarnya.