Mendagri: Paslon Hanya Boleh Kumpulkan Massa Satu Kali Selama Kampanye Pilkada

Kompas.com - 03/09/2020, 14:01 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pasangan calon (paslon) kepala daerah hanya boleh melakukan pengumpulan massa satu kali selama masa kampanye Pilkada 2020.

Pengumpulan massa pun hanya boleh diikuti 100 orang saja.

"Pengumpulan massa dibatasi hanya 100 orang. Itu pun dibatasi satu paslon (melakukan) satu kali dan juga dengan menjaga jarak," ujar Tito dalam rapat koordinasi bersama BPKP, APIP dan pemda yang ditayangkan secara daring di YouTube Kemendagri, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Perlawanan terhadap Kotak Kosong di Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat

Menurut Tito, aturan ini sudah masuk ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, jika terjadi pelanggaran, akan diberikan sanksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tentu bisa diberikan sanksi oleh Bawaslu sebab aturan itu sudah masuk peraturan KPU," tutur Tito.

Menurut Tito, tahapan kampanye merupakan titik rawan dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Besok Pendaftaran Bakal Paslon Pilkada, Mendagri: Tak Boleh Ada Konvoi dan Arakan Massa

 

Selain potensi pelanggaran pilkada, ada potensi pelanggaran protokol kesehatan karena masa kampanye melibatkan banyak orang.

Pada Pilkada 2020, tahapan kampanye berlangsung mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Menurut Tito, pihaknya mendorong masa kampanye Pilkada tahun ini dilakukan dengan sosialisasi penanganan Covid-19.

Sebagai contoh, penanganan Covid-19 dan penanganan dampak sosial ekonomi dijadikan materi utama debat publik paslon kepala daerah.

Baca juga: KPU Wajibkan Peserta Pilkada Bebas Virus Corona, Bagaimana dengan Calon yang Positif Covid-19?

 

"Jadi isu sentral utamanya adalah penanganan Covid-19 dan dampaknya oleh para calon kepala daerah. Kemudian, alat peraga kampanye bisa dalam bentuk masker, hand sanitizer," tuturnya.

"Setting kami dalam Pilkada 2020 ini adalah agar tidak ada klaster baru. Sebab pilkada sudah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ada dalam aturan KPU," tambah Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Nasional
Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.