Kejagung Teliti Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Bareskrim Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menuturkan, berkas perkara tersebut diterima pada Rabu (2/9/2020) kemarin.

“Kemarin kami sudah menerima berkas perkara tahap 1 untuk perkara dugaan gratifikasi/suap dari Bareskrim Mabes Polri atas nama tersangka JST, PU, NB dan TS,” tutur Hari ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Selanjutnya, Hari mengatakan, pihaknya akan meneliti kelengkapan berkas perkara tersebut.

Baca juga: Dua Berkas Kasus Djoko Tjandra Rampung

Menurutnya, jaksa penuntut umum (JPU) memiliki waktu tujuh hari untuk meneliti berkas perkara.

“Iya sedang diteliti, waktu 7 hari untuk ambil sikap,” tutur dia.

Apabila berkas dinyatakan lengkap (P21), dapat dilanjutkan dengan pelimpahan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke JPU.

Namun, berkas akan dikembalikan kepada penyidik apabila dinyatakan tidak lengkap.

Perkara red notice ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan total empat orang tersangka.

Tersangka Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga sebagai pemberi suap.

Baca juga: Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Kejagung

Tersangka yang diduga memberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Sementara, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo diduga menerima suap.

Terduga penerima suap disangkakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.