Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT: 1.200 WNI di Irak dan Suriah Terpengaruh Propaganda Radikal di Medsos

Kompas.com - 03/09/2020, 11:53 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat, sekitar 1.200 warga negara Indonesia (WNI) berada di Irak dan Suriah karena terpengaruh paham radikal melalui media sosial.

“Hari ini BNPT mengidentifikasi berkisar di atas sekitar 1.200 masyarakat Indonesia yang berada di Irak, Suriah, hasil dari propaganda radikal teror yang dipromosikan melalui sosial media,” tutur Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam webinar daring, Rabu (2/9/2020).

Menurutnya, jumlah tersebut termasuk wanita dan anak-anak.

Bahkan, ia mengungkapkan, ada pula aparatur sipil negara (ASN) yang ikut terpapar dan berangkat bersama keluarganya.

Baca juga: BP2MI Diminta Gandeng BNPT Bekali Calon Pekerja Migran soal Terorisme dan Radikalisme

“Ada juga pernah seorang yang masuk kategori ASN dari Kepri pernah berangkat dengan keluarganya,” ucapnya.

Maka dari itu, ia menilai perlu adanya literasi serta edukasi bagi para ASN untuk mencegah hal serupa.

Literasi media sosial dinilai menjadi salah satu cara untuk menangkal paham radikalisme beredar di kalangan ASN.

Cara lainnya adalah penguatan pembinaan tradisi. Misalnya dengan upacara bendera, pengucapan Pancasila, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya secara konsisten dan berkelanjutan.

Baca juga: BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Kemudian, ia pun berharap setiap organisasi mengawasi serta mendeteksi dini terhadap anggota yang mengarah kepada sikap intoleransi.

Boy juga berpesan kepada organisasi maupun masyarakat umum agar memilih penceramah yang moderat.

“Mohonlah kiranya tidak memberikan panggung pada tokoh-tokoh agama yang mengarah kepada senangnya menyampaikan sikap intoleransi,” tutur dia.

Terakhir, Boy meminta agar instansi menerapkan sistem pemberian hadiah bagi mereka yang dianggap menjadi teladan serta memberi hukuman bagi mereka yang sudah mengarah ke perbuatan radikal intoleran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com