BP2MI Diminta Gandeng BNPT Bekali Calon Pekerja Migran soal Terorisme dan Radikalisme

Kompas.com - 16/08/2020, 17:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membekali para calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan informasi mengenai indikasi terorisme serta radikalisme.

Menurutnya, pembekalan mengenai informasi tersebut perlu dilakukan sebelum para PMI berangkat hingga kembali ke Tanah Air.

“Pembekalan terhadap isu terorisme menjadi salah satu kebutuhan yang harus diberikan kepada para PMI kita,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi yang digelar oleh BP2MI, Minggu (16/8/2020).

"BP2MI dapat bekerja sama dengan BNPT memberikan pembekalan terkait indikasi ideologi dan ajaran yang mengarah kepada terorisme, melalui penyebaran paham keagamaan yang ekstrem yang menyasar kalangan PMI,” tambahnya.

Baca juga: BP2MI Komitmen Perangi Sindikat Pengiriman Migran Ilegal

Selain itu, BP2MI juga diminta bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri dan pemerintah setempat dalam rangka memberikan pembekalan lanjutan hingga pengawasan.

Pemerintah pun berharap agar keberangkatan PMI untuk bekerja di negara lain tidak malah menjadi jalur masuknya radikalisme.

Sebab, Jaleswari menuturkan, PMI berpotensi besar terpapar sejumlah konten negatif karena memiliki akses informasi yang terbatas.

“Kemungkinan keterbatasan mereka dalam melakukan cek dan recheck terhadap sumber-sumber informasi, kebutuhan rohani yang seharusnya mengarahkan mereka pada pandangan keagamaan yang moderat dan memberi ketenangan rohani,” tutur Jaleswari.

Baca juga: BP2MI Terbitkan SE Penempatan Pekerja Migran Indonesia Saat New Normal

“Justru sebaliknya, dapat menjadi petaka, mendorong mereka menjadi terpapar ekstremisme kekerasan,” sambung dia.

Sementara itu, ia berpesan agar penanganan terhadap PMI yang sudah terpapar menggunakan perspektif korban.

Menurut Jaleswari, para PMI tersebut perlu dianggap sebagai korban karena tidak ada yang berangkat dengan motivasi terkait terorisme.

“Kami yakin pada dasarnya mereka tidak memiliki tujuan dan motivasi terkait ekstremisme kekerasan atau terorisme ketika berangkat meninggalkan keluarga dan Tanah Air,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.