Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Air Diplomacy, Apa Cukup Beli Empat Pesawat Sukhoi?

Kompas.com - 30/08/2020, 16:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

PADA masa awal jabatan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, saya sudah memutuskan untuk tidak merencanakan pengadaan atau membeli pesawat baru.

Setelah memperhitungkan dengan dana yang terbatas, akan lebih baik jika digunakan untuk membelanjakan untuk perawatan pesawat yang ada, serta menghidupkan pesawat lainnya yang tengah "grounded"  menanti suku cadang.

Sayangnya, dengan perkembangan waktu dan eskalasi tantangan yang dihadapi, antara lain embargo suku cadang pesawat oleh Amerika Serikat (karena isu HAM pada waktu itu), maka faktor kesulitan untuk menerbangkan pesawat pesawat terbang TNI AU, terutama unsur tempur terus meningkat dan menjadi sangat menghambat pelaksanaan tugas pokok Angkatan Udara.

Baca juga: Mana yang Mau Dibeli: Typhoon Bekas, Sukhoi SU-35, atau MV-22 Osprey?

Demikianlah perkembangan yang terjadi, semakin banyak pesawat terbang yang "grounded" kesulitan memperoleh spareparts.

Ditambah lagi dengan peristiwa Bawean atau penerbangan "tanpa izin" di atas perairan Kepulauan Bawean oleh US Navy, telah menyebabkan pemerintah memutuskan untuk membeli pesawat terbang dari Rusia.

Tidak mudah juga untuk sampai pada keputusan itu, karena menghadapi berbagai macam kendala terutama ketersediaan dana yang terbatas.

Dengan susah payah, maka diputuskanlah untuk tetap membeli Sukhoi dari Rusia walau dalam jumlah sangat terbatas, yang dirancang dengan mekanisme bertahap untuk pengadaan hingga mencapai satu skadron pesawat Sukhoi.

Baca juga: Menhan: Proses Beli 11 Sukhoi Terhambat karena Mekanisme Imbal Dagang dengan Rusia

Keputusan yang sulit yang harus diambil, pesawat terbang tempur kita ketika itu tidak bisa terbang karena embargo suku cadang Amerika Serikat.

Itupun pelaksanaan dari proses pengadaannya dilakukan dengan program “imbal-beli” hasil bumi kita yang akan dikoordinasikan antara Menteri Perindustrian dan perdagangan dengan melibatkan juga pihak Bulog.

Keputusan berat yang harus diambil yaitu proses pembelian satu skadron pesawat Sukhoi dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana yang dapat disiapkan.

Gelombang pertama akan dilakukan terlebih dahulu dengan pengadaan empat pesawat Sukhoi yang harapannya akan dapat ditingkatkan. Sekali lagi, secara bertahap sampai dapat mencapai jumlah yang utuh satu skadron.

Baca juga: Menhan: Pembahasan Pembelian Sukhoi Sudah Tuntas

Dengan sangat susah payah dalam menjalani program pengadaan pesawat terbang Sukhoi dari Rusia dan syukur Alhamdulilah pada akhirnya "berhasil" juga.

Saat itu, memperingati HUT TNI tanggal 5 Oktober tahun 2004 di Surabaya telah menjadi momentum bersejarah. Sebab, untuk kali pertama pesawat terbang Sukhoi tampil di hadapan publik.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com