Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Serahkan 65.000 Unit Hunian Tetap Warga Korban Gempa di NTB

Kompas.com - 30/08/2020, 11:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyerahkan 65.000 unit hunian tetap (huntap) bantuan pemerintah bagi warga korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (28/8/2020) lalu.

Huntap tersebut merupakan program rekonstruksi bangunan rumah rusak berat akibat gempa bumi di NTB yang mulai dibangun pada Juli 2018 lalu.

"Saya ucapkan selamat kepada yang sudah selesai, mohon segera dihuni dan dirawat dengan baik karena bangunan yang baik tidak dijamin bisa digunakan dalam waktu lama kalau perawatannya tidak baik," ujar Muhadjir saat serah terima kunci huntap di Desa Teratak, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dikutip dari siaran pers, Minggu (30/8/2020).

Baca juga: Hunian Tetap Korban Bencana Palu Rampung Mei 2020

Dari total 74.774 rumah yang mengalami rusak berat, saat ini sudah sekitar 68.000 atau 89 persen hunian tetap selesai dibangun.

Berdasarkan laporan Danrem 162/WB selaku Dansatgas Rehab Rekon, sebanyak 65.000 unit sudah selesai dibangun dan siap dihuni.

Muhadjir mengatakan, hunian tetap yang telah dibangun tersebut merupakan rumah tahan gempa dengan struktur bangunan dan konstruksi yang lebih kuat dibandingkan hunian sebelumnya.

Baca juga: Hunian Tetap Korban Gempa Palu Terbangun 300 Unit

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih merasa aman saat menghadapi bencana gempa bumi yang rentan terjadi di Tanah Air.

Lantaran masih ada hunian tetap yang belum rampung, Muhadjir pun menargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua bulan.

Target percepatan itu sesuai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Inpres tersebut menyatakan, segera melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak gempa bumi di NTB paling lambat Desember 2020 menggunakan dana siap pakai (DSP).

Baca juga: Proyek Hunian Tetap Korban Tsunami Palu Tembus 60 Persen

Ia pun memerintahkan kepada jajaran pemerintahan di NTB untuk bekerja kembali melanjutkan percepatan pembangunan hunian tetap yang masih tersisa.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ahmadi mengatakan, selain melakukan rekonstruksi rumah rusak berat sebanyak 74.707 unit, pemerintah juga merehabilitasi rumah rusak sedang sebanyak 36.312 unit dan rumah rusak ringan 115.185.

"Total yang akan direhab-rekon sebanyak 226.204 mulai dari yang rusak ringan, sedang, sampai rusak berat. Rekonstruksi di tahap 1 ini ditargetkan selesai September," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com