Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Panggil Perusahaan Penyalur ABK yang Diduga Disiksa di Kapal China

Kompas.com - 27/08/2020, 22:37 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, pihaknya tengah menindaklanjuti kasus empat anak buah kapal (ABK) Indonesia yang meminta pertolongan pemerintah karena diduga mendapat siksaan di kapal China.

Salah satu tindaklanjutnya, kata Judha, adalah memanggil perwakilan PT Raja Crew Atlantik (RCA) selaku perusahaan penyalur empat ABK tersebut.

"(Memanggil) Raja Crew Atlantik sebagai perusahaan yang menyalurkan pengiriman keempat ABK tersebut. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan tanggapan," kata Judha melalui telekonferensi, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Viral, Video Pengakuan 4 ABK Diduga Alami Penyiksaan di Kapal China

Ia melanjutkan, Kemenlu juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kementerian yang mengeluarkan izin terhadap perusahaan yang menempatkan ABK ke luar negeri.

Menurut Judha, berdasarkan informasi dari Kemenaker dan kemenhub, PT RCA tidak memiliki izin menempatkan ABK warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri.

"Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan KBRI kita yang ada di Beijing," ujar dia.

"Untuk meminta konfirmasi dari otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) termasuk juga kepada pihak pemilik kapal mengenai kronologis dan informasi lengkap mengenai peristiwa tersebut," lanjut Judha.

Baca juga: BP2MI Bawa 19 Calon ABK dari Tempat Penampungan di Jakut

Kemenlu telah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait termasuk orang yang pertama kali mengunggah video empat ABK tersebut.

Diketahui, sebuah unggahan dan video beberapa ABK WNI meminta pertolongan karena diduga mengalami penyiksaan di kapal China, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Facebook Aguzz Jhe Ahmad pada Senin (24/8/2020).

Dalam unggahannya, terdapat satu video mengenai pengakuan para ABK yang dianiaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com