Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana BOS Bisa Digunakan Sekolah Swasta, Nadiem: Banyak Orangtua Kesulitan Bayar SPP

Kompas.com - 27/08/2020, 15:37 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan telah mengubah peraturan terkait bantuan pemerintah berupa dana operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja agar bisa digunakan sekolah swasta.

Menurut Nadiem, dana tersebut saat ini lebih dibutuhkan sekolah secara fleksibel terutama untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah, kami merubah peraturannya dan kami membebaskan BOS afirmasi dan BOS kinerja bisa digunakan sekolah swasta, karena mereka yang sangat membutuhkan pada saat ini," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Nadiem Izinkan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet Siswa dan Guru

Menurut Nadiem saat ini banyak orang tua di sekolah swasta yang kesulitan membayar SPP.

Di sisi lain, ada juga orang tua yang tidak mau membayar akibat merasa anaknya tidak mendapatkan apapun saat pembelajaran jarak jauh.

"Banyak sekali orangtua yang tidak mampu dan tidak mau membayar SPP pada saat ini," Ujar Mendikbud Nadiem.

"Tidak mampu karena krisis ekonomi, dan tidak mau karena mereka tidak melihat nilai daripada pembelajaran jarak jauh. Dua-duanya harus kami jawab dan kami respon dari pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Sekolah Swasta Kini Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja, Ini Syaratnya

Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matarji mengatakan bantuan Kemendikbud dalam bentuk dana BOS untuk mendukung PJJ banyak tidak terealisasi di sekolah swasta.

“Dana BOS di lapangan untuk support PJJ di sekolah juga banyak tidak terealisasi, terutama di sekolah-sekolah swasta,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matarji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Kemudian, Ubaid menilai kurang dana tersebut kurang akibat digunakan untuk menggaji guru honorer.

“Dana BOS untuk operasional saja pas-pasan, bahkan juga kurang. Malah dipotong untuk gaji guru honorer, sementara orangtua di sekolah swasta juga banyak yang nunggak SPP akibat ekonominya terdampak Covid-19,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com