Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Tahun 2021 Akan Jadi Titik Kritis Terkait Vaksin

Kompas.com - 19/08/2020, 14:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan, tahun 2021 akan menjadi salah satu titik kritis bagi Indonesia di dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan Retno saat menyampaikan sambutan dalam rangka peringatan HUT ke-75 Kementerian Luar Negeri yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (19/8/2020).

"Menjelang 2021 akan menjadi titik kritis, apakah kita akan dapat memperoleh vaksin yang berkualitas, aman dengan harga terjangkau," kata Retno.

Ia menyatakan, selama ini Kemenlu terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait untuk membantu pengadaan vaksin untuk jangka pendek.

Dukungan, imbuh Retno, juga diberikan dalam hal pengembangan vaksi dalam negeri atau vaksin Merah Putih. Seperti diketahui, vaksin ini dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bersama beberapa lembaga lain.

Baca juga: WHO Mendesak Semua Negara untuk Bergabung dalam Program Global Vaksin Covid-19

Ditargetkan pengembangan vaksin dalam negeri tersebut dapat selesai pada pertengahan tahun 2021.

Di samping itu, Retno mengungkapkan, Kemenlu juga terus memberikan dukungan kepada Kementerian BUMN selaku pimpinan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Kami berdiskusi dengan Bapak Presiden mengenai vaksin, baik yang bekerja sama dengan pihak asing maupun vaksin nasional kita," ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis terhadap vaksin Covid-19 asal China, Sinovac. Pada saat yang sama, upaya pengembangan vaksin dalam negeri, yaitu vaksin Merah Putih, masih terus dilakukan.

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak kepada setiap negara untuk segera bergabung dengan program global vaksin Covid-19.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa nantinya vaksinasi terhadap populasi berisiko akan dilaksanakan secara bersamaan.

Baca juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Jarum Suntik untuk Vaksin Covid-19

Ia menambahkan, 20 persen populasi setiap negara yang paling terpapar, termasuk pekerja kesehatan yang berada di garis depan, orang dewasa berusia di atas 65 tahun, dan mereka yang sudah pernah terinfeksi Covid-19 sebelumnya akan menjadi prioritas program vaksinasi gelombang pertama.

Skema tersebut dilakukan setelah COVAX yang dipimpin WHO membagikan fasilitas untuk dapat meluncurkan vaksin yang terbukti aman dan efektif.

"Cara tercepat untuk mengakhiri pandemi ini dan membuka kembali ekonomi adalah mulai dengan melindungi populasi berisiko tertinggi di seluruh wilayah yang ada, bukan hanya seluruh populasi di beberapa negara saja," kata Ghebreyesus dalam konferensi pers virtual, seperti dilansir dari AFP, Selasa (18/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com