Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal Klaim Obat Covid-19 Unair, dari Keterbukaan Informasi hingga Dampak Psikologis Masyarakat

Kompas.com - 19/08/2020, 11:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap sebulan sejak klaim obat Covid-19 Hadi Pranoto mencuat ke publik, klaim serupa kembali muncul di Tanah Air.

Kali ini, klaim tersebut datang dari Universitas Airlangga (Unair), sesaat setelah Rusia memproklamirkan diri telah berhasil menemukan vaksin Covid-19.

Persoalan timbul ketika klaim kandidat obat buatan anak negeri itu tidak menyertakan metode serta data hasil pengujian yang lengkap ke publik, sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika riset.

Padahal, keterbukaan informasi atas klaim tersebut merupakan sebuah hal yang penting. Hal itu untuk menguji efektivitas obat serta mengetahui efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut.

"Adanya upaya riset obat atau vaksin berbasis kemampuan nasional tentu harus didukung dan diapresiasi. Namun tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap kaidah ilmiah dan etika riset itu sendiri," kata epidemiolog dari Universitas Grifith Australia Dicky Budiman pada Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Soal Klaim Obat Covid-19 Unair, Berikut Dampaknya Menurut Epidemiolog

Munculnya klaim obat asal Unair ini pertama kali disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

Menurut dia, kandidat obat yang dikembangkan oleh tim peneliti gabungan Unair, TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN) itu tinggal menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Obat ini tinggal menunggu izin edar dari BPOM," kata Andika seperti dilansir dari Antara, Sabtu (15/8/2020).

Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu menambahkan, uji klinis tahap ketiga atas kandidat obat Covid-19 itu telah dilakukan terhadap pasien Covid-19 yang dirawat tanpa ventilator di rumah sakit.

Namun, Gatot tidak menjelaskan, pasien di rumah sakit mana saja yang telah memperoleh pengobatan itu.

Meski demikian, jika tak ada aral rintangan, Andika berencana bertemu dengan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, Rabu (19/8/2020) untuk membahas kelanjutan izin edar dan rencana produksi obat tersebut.

"Makanya kami sudah langsung akan berbicara rencana produksi. Siapa membuat apa, yang akan membeli bahan baku bagaimana, kemudian anggaran dari pemerintahnya seperti apa," ujar Andika.

Baca juga: KSAD Sebut Kandidat Obat Covid-19 Temuan Unair dan TNI AD Tunggu Izin Edar BPOM

Ia memperkirakan, pemerintah akan memberikan subsidi pada tahap awal produksi obat. Hal itu mengingat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi.

Standar internasional

Dalam paparannya, Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menjelaskan, obat yang diklaim efektif menyembuhkan pasien Covid-19 itu merupakan obat kombinasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com