Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Tak Rekrut Paskibraka untuk Upacara HUT ke-75 RI di Istana

Kompas.com - 16/08/2020, 17:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada tahun ini tak merekrut anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) untuk bertugas dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana, Jakarta.

Faktor keselamatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 menjadi salah satu alasan pemerintah tak merekrut anggota Paskibraka seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Prinsipnya, keselamatan jiwa itu didahulukan dari pada sekadar menjalankan rutinitas dengan jumlah orang yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh dalam siaran kanal Youtube Kompas TV, Minggu (16/8/2020).

Adapun, jumlah anggota Paskibraka pada tahun ini hanya sebanyak delapan orang.

Baca juga: 8 Paskibraka yang Bertugas di Istana Negara Merupakan Tim Cadangan Tahun Lalu

Jumlah itu dipangkas habis dibanding pada upacara kemerdekaan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 68 orang.

Pengurangan itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Sementara, dari delapan anggota Paskibraka yang terpilih, dua di antaranya akan menjadi komponen cadangan.

Sedangkan, tiga orang bertugas sebagai pengibar bendera pada pagi hari dan tiga orang lainnya bertugas menurunkan bendera pada sore harinya.

Baca juga: Cerita Dhea, Anak TKI yang 2 Kali Terpilih Jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara, Ditinggal Orangtua Usia 2 Tahun

Asrorun menyebut, pengurangan anggota Paskibraka sebagai bagian dari pelaksanaan upacara dengan konsep minimalisasi ekstrem.

"Pelaksanan upacaranya dilaksanakan secara minimalis ekstrem seiring dengan kondisi wabah Covid-19 yang belum terkendali," kata dia.

Asrorun menambahkan, dalam pemanggilan kedelapan anggota Paskibraka tersebut, pihaknya juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dia mengatakan, sepekan sebelum mereka bergabung dalam proses diklat, masing-masing anggota Paskibraka menjalani rapid test dan swab test.

Mereka juga tidak diperkenankan untuk bepergian dan tidak boleh berinteraksi dalam rangka mengantisipasi terjadinya penularan virus.

Baca juga: Pemerintah Akan Umumkan 6 Paskibraka yang Bertugas di Istana Negara Sebelum Upacara

Kemudian, sesampainya di lokasi diklat, mereka kemudian kembali menjalani swab test.

"Ini semata-mata untuk kepentingan keselamatan kita," kata Asrorun.

Sebelumnya, delapan anggota Paskibraka tersebut telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Delapan anggota tersebut yakni Indrian Puspita Rahmadhani (SMAN 1 Bireuen NAD), I Gusti Agung Bagus Kade Sangga Eirav Adhita (SMAN 1 Mendoyo Bali), Sudrajat Prawijaya (SMAN 4 Rejang Lebong Bengkulu).

Selanjutnya, Muhammad Arief Wijaya (SMAN 2 Kendari Sultra), Muhammad Asri Maulana (SMAN 1 Kandangan Kab HSS Kalsel), Sylvia Kartika Putri (SMA Sawasta Kartika 1-4 Pematang Siantar Sumut), Dhea Lukita Andriana (SMAN 1 Ngunut Tulungagung Jatim) dan Muhammad Adzan (MAN 2 Kota Bima NTB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com