Pimpinan Sebut Independensi KPK Tak Akan Tergerus Hanya karena Gaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta publik tidak mengecilkan independensi pegawai KPK dengan perubahan sistem penggajian.

Ghufron meyakini anak buahnya akan tetap independen meski sistem penggajian di KPK akan berubah selayaknya aparatur sipil negara (ASN). Perubahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020.

"Menyatakan sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan PP 41/2020 akan menggerus independensi Pegawai KPK adalah mengecilkan independensi Pegawai KPK hanya karena gaji," kata Ghufron, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: ICW Nilai Independensi KPK Kian Terkikis Setelah Pegawai Jadi ASN

Menurut Ghufron, independensi pegawai KPK tidak akan berubah hanya karena perubahan sistem penggajian dan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Ia menyatakan, independensi pegawai KPK lahir dari kesadaran bahwa KPK merupakan penegak hukum yang dituntut mengutamakan independensi dalam melaksanakan tugasnya.

"Independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir dari spirit dan pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi adalah hal yang utama dalam menegakkan hukum," kata Ghufron.

Ia menambahkan, independensi itu juga tumbuh karena telah ditanamkan sejak rekrutmen pegawai KPK hingga pembinaan dan diatur dalam kode etik KPK.

Baca juga: Pegawai KPK Jadi ASN, Istana Sebut Tak Ganggu Independensi

Sebelumnya, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN yang tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 dikhawatirkan mengikis independensi pegawai KPK.

"Yang pertama, sudah pasti nilai independensi KPK akan semakin terkikis. Peraturan Pemerintah tersebut sebenarnya menjadi efek domino, menambah kerusakan dari Undang-undang 19 Tahun 2019," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam sebuah diskusi virtual, Senin (10/8/2020).