Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes: Sudah Ada Alokasi Dana Desa untuk Perempuan Kepala Keluarga

Kompas.com - 04/08/2020, 15:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, selama ini pihaknya telah berupaya membantu meringankan beban perempuan yang menjadi kepala keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah untuk termin pertama bulan kesatu per 2 Agustus 2020 sebesar Rp 4,72 triliun .

Ada 7.883.073 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.598.386 KPM di antaranya merupakan perempuan kepala keluarga (PEKKA).

"Sebanyak 31 persen penerima BLT Dana Desa adalah PEKKA," kata Abdul Halim kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Selain melalui BLT Dana Desa, ia menambahkan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga turut memprioritaskan keterlibatan perempuan di dalamnya.

Baca juga: Berdasarkan Kalkulasi, Dana Desa Tersisa Rp 36 Triliun pada Desember 2020

Dari 840.715 pekerja yang terlibat di dalam kegiatan PKTD, 54.870 orang atau sekitar 7 persen di antaranya merupakan pekerja perempuan.

"Tenaga kerja perempuan dalam PKTD ada pada semua sektor yang proporsional untuk tenaga perempuan. Misalnya, pembersihan tempat kuliner desa, cocok tanam, budi daya ikan pekarangan, perdagangan, dan lain-lain," ucapnya.

Upaya pelibatan perempuan, imbuh dia, juga dilakukan dengan menempatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengawasan maskerisasi di desa sebagai upaya mewujudkan desa aman Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap, dana desa dapat menjadi solusi dalam membantu perempuan kepala keluarga, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Secara umum saya sudah sampaikan kepada Mendes, bisa tidak dana desa itu responsif terhadap perempuan dan anak," ujar Bintang kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Dana Desa Dimanfaatkan untuk Perempuan dan Anak

"Karena kami banyak isu yang harus ditangani berkaitan dengan perempuan dan anak, kalau bisa, itu (bantuan) kita implementasikan dari dana-dana di akar rumput ini, tingkat desa," kata Bintang.

Ia mengatakan, permintaan tersebut sudah mendapat respons positif dari Mendes PDTT, tetapi pihaknya belum bisa bertemu untuk membicarakannya lebih lanjut, terutama membicarakan apa yang bisa dilakukan dengan dana desa untuk perempuan dan anak.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya, misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com