Mendes: Sudah Ada Alokasi Dana Desa untuk Perempuan Kepala Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, selama ini pihaknya telah berupaya membantu meringankan beban perempuan yang menjadi kepala keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, total Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah untuk termin pertama bulan kesatu per 2 Agustus 2020 sebesar Rp 4,72 triliun .

Ada 7.883.073 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.598.386 KPM di antaranya merupakan perempuan kepala keluarga (PEKKA).

"Sebanyak 31 persen penerima BLT Dana Desa adalah PEKKA," kata Abdul Halim kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Selain melalui BLT Dana Desa, ia menambahkan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga turut memprioritaskan keterlibatan perempuan di dalamnya.

Dari 840.715 pekerja yang terlibat di dalam kegiatan PKTD, 54.870 orang atau sekitar 7 persen di antaranya merupakan pekerja perempuan.

"Tenaga kerja perempuan dalam PKTD ada pada semua sektor yang proporsional untuk tenaga perempuan. Misalnya, pembersihan tempat kuliner desa, cocok tanam, budi daya ikan pekarangan, perdagangan, dan lain-lain," ucapnya.

Upaya pelibatan perempuan, imbuh dia, juga dilakukan dengan menempatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengawasan maskerisasi di desa sebagai upaya mewujudkan desa aman Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap, dana desa dapat menjadi solusi dalam membantu perempuan kepala keluarga, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Secara umum saya sudah sampaikan kepada Mendes, bisa tidak dana desa itu responsif terhadap perempuan dan anak," ujar Bintang kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

"Karena kami banyak isu yang harus ditangani berkaitan dengan perempuan dan anak, kalau bisa, itu (bantuan) kita implementasikan dari dana-dana di akar rumput ini, tingkat desa," kata Bintang.

Ia mengatakan, permintaan tersebut sudah mendapat respons positif dari Mendes PDTT, tetapi pihaknya belum bisa bertemu untuk membicarakannya lebih lanjut, terutama membicarakan apa yang bisa dilakukan dengan dana desa untuk perempuan dan anak.

"Kami koordinasi apa yang bisa kami bantu untuk dampingi. Langkah yang bisa kami lakukan hanya memediasi sebenarnya, misalnya terkait stimulus ekonomi, kami ke KUKM mendata, tapi yang eksekusinya tidak bisa besar," kata dia.