Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Imbauan PBNU Terkait Penyembelihan Hewan Kurban

Kompas.com - 30/07/2020, 19:37 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengimbau pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini dilakukan di tempat pemotongan hewan. 

Namun, jika tidak ada, ia menyerankan untuk pemotongan dilakukan di tempat yang lapang.

“Sedapat mungkin disarankan agar melakukan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat pemotongan hewan,” kata Robikin dalam keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Idul Adha, Bogasari Sebar 48 Hewan Kurban

“Manakala itu tidak dimungkinkan karena tidak ada di daerahnya, maka pastikan bahwa penyembelihan itu di tanah yang lapang,” lanjut dia.

Kemudian, petugas penyembelihan hewan kurban diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti pakaian panjang dan masker.

Selain itu, kata Robikin, patugas tidak disarankan meminjam alat potong.

“Semua petugas penyembelihannya mengenakan pakaian lengan panjang, menggunakan masker dan juga pakai face shield,” ujar Robikin

Baca juga: Idul Adha, Wapres Maruf Kurban Dua Sapi di Banten dan Jakarta

“Begitu pula alat potong, satu orang pemegang satu alat, jangan tukar alat potong,” lanjut dia.

Setelah pemotongan hewan kurban, Robikin menyarankan agar panita membagikan hewan kurban yang sudah dipotong ke rumah-rumah warga.

Hal itu, kata dia, agar tidak terjadi kerumunan dalam pengambilan hewan kurban.

“Kalau sudah dipotong dan sudah sudah dimasukan tempat sedapat mungkin panitia yang mengantarkan kepada masyarakat muslim disekitar,” ujar Robikin.

“Jangan orang datang ke situ untuk mengambil hewan kurban. Sedapat mungkin diantar ke tempat masing-masing,” kata dia.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Persediaan Hewan Kurban di Bekasi Hanya 8.572 Ekor

Namun, jika memang tidak memungkinkan untuk panitia mengantarkan, Robikin mengimbau agar masyarakat diberikan kupon dan dijadwalkan.

“Kalau itu memberatkan dan tidak memungkinkan karena jumlah panitia yang terbatas maka berikut kupon dan beri jadwal, misalnya jam 10 sampai jam 11 berapa orang yang harus datang, di mana tempatnya, begitulah sampai habis,” tutur dia.

“Hindarkan kerumunan, karena kerumunan itu sangat tidak diperbolehkan dalam keadaan Covid-19 yang sekarang menyelimuti kita,” tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com