Kirim Surat, ICW Minta Dewas Buka Evaluasi Kinerja KPK

Kompas.com - 30/07/2020, 18:33 WIB
Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar menyampaikan konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan (Selasa (14/1/2020). Dalam kesempatan itu Dewan Pengawas KPK menyatakan keberadaan mereka tidak akan menghambat proses penyidikan kasus yang ditangani KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar menyampaikan konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan (Selasa (14/1/2020). Dalam kesempatan itu Dewan Pengawas KPK menyatakan keberadaan mereka tidak akan menghambat proses penyidikan kasus yang ditangani KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membuka hasil evaluasi kinerja KPK pada triwulan pertama tahun 2020.

"Pada hari ini, 30 Juli 2020, ICW mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK untuk mendesak agar Dewan Pengawas segera membuka hasil evaluasi kinerja KPK pada triwulan pertama tahun 2020," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (30/7/2020).

Kurnia menuturkan, ada lima alasan yang mendasari ICW meminta Dewas KPK membuka hasil evaluasi kinerja KPK tersebut.

Pertama, mengukur profesionalisme dan kepekaan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: ICW: Ketidakberdayaan KPK Tangkap Buronan Jadi Catatan Serius

"Atas mandat tersebut, maka publik ingin melihat, apakah Dewan Pengawas benar-benar bekerja untuk mencermati berbagai problematika yang ada di publik terkait dengan performa KPK di bawah kepemimpinan Komjen Firli Bahuri," ujar Kurnia.

Kedua, permintaan membuka hasil evaluasi kinerja KPK tersebut juga berkaitan dengan rapor merah yang diberikan ICW dan Transparency International Indonesia atas kinerja KPK sejak para pimpinan dilantik hingga akhir Juni 2020.

Kurnia melanjutkan, sejak pelantikan pimpinan KPK tersebut, tingkat kepercayaan publik kepada KPK juga menurun drastis. Itu merujuk hasil survei sepanjang Januari-Juli 2020.

Baca juga: Firli Bahuri dkk Dapat Rapor Merah dari ICW-TII, Ini Respons KPK

Selanjutnya, ICW mengingatkan bahwa KPK berasaskan pada keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Untuk itu, selayaknya Dewan Pengawas dapat turut mengimplementasikan asas tersebut dengan membuka hasil evaluasi KPK pada triwulan I tahun 2020," ujar Kurnia.

Terakhir, ICW berpandangan bahwa hasil evaluasi kinerja KPK tidak termasuk dalam Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga semestinya dapat dibuka kepada masyarakat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Potensi Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Nasional
Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

Nasional
Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Nasional
5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X