Kompas.com - 30/07/2020, 18:33 WIB
Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar menyampaikan konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan (Selasa (14/1/2020). Dalam kesempatan itu Dewan Pengawas KPK menyatakan keberadaan mereka tidak akan menghambat proses penyidikan kasus yang ditangani KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar menyampaikan konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan (Selasa (14/1/2020). Dalam kesempatan itu Dewan Pengawas KPK menyatakan keberadaan mereka tidak akan menghambat proses penyidikan kasus yang ditangani KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membuka hasil evaluasi kinerja KPK pada triwulan pertama tahun 2020.

"Pada hari ini, 30 Juli 2020, ICW mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK untuk mendesak agar Dewan Pengawas segera membuka hasil evaluasi kinerja KPK pada triwulan pertama tahun 2020," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (30/7/2020).

Kurnia menuturkan, ada lima alasan yang mendasari ICW meminta Dewas KPK membuka hasil evaluasi kinerja KPK tersebut.

Pertama, mengukur profesionalisme dan kepekaan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: ICW: Ketidakberdayaan KPK Tangkap Buronan Jadi Catatan Serius

"Atas mandat tersebut, maka publik ingin melihat, apakah Dewan Pengawas benar-benar bekerja untuk mencermati berbagai problematika yang ada di publik terkait dengan performa KPK di bawah kepemimpinan Komjen Firli Bahuri," ujar Kurnia.

Kedua, permintaan membuka hasil evaluasi kinerja KPK tersebut juga berkaitan dengan rapor merah yang diberikan ICW dan Transparency International Indonesia atas kinerja KPK sejak para pimpinan dilantik hingga akhir Juni 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kurnia melanjutkan, sejak pelantikan pimpinan KPK tersebut, tingkat kepercayaan publik kepada KPK juga menurun drastis. Itu merujuk hasil survei sepanjang Januari-Juli 2020.

Baca juga: Firli Bahuri dkk Dapat Rapor Merah dari ICW-TII, Ini Respons KPK

Selanjutnya, ICW mengingatkan bahwa KPK berasaskan pada keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Untuk itu, selayaknya Dewan Pengawas dapat turut mengimplementasikan asas tersebut dengan membuka hasil evaluasi KPK pada triwulan I tahun 2020," ujar Kurnia.

Terakhir, ICW berpandangan bahwa hasil evaluasi kinerja KPK tidak termasuk dalam Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga semestinya dapat dibuka kepada masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X