Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Perkantoran Perlu Ditunjang Fasilitas Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 29/07/2020, 17:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, perkantoran sebaiknya dilengkapi fasilitas untuk mendukung pencegahan penularan Covid-19 saat jam kerja.

Hal ini juga berfungsi mendukung penerapan protokol kesehatan oleh karyawan.

"Jangan cuma ada protokol tapi tidak ditunjang fasilitas. Fasilitas harus ada, tapi yang kedua ada yang mengawasi dan mengingatkan," tutur Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa (29/7/2020).

Baca juga: Risma Rayu Pasien Covid-19 di Perumahan Elite agar Mau Pindah ke Tempat Karantina

"Karena ini harus upaya kolektif. Enggak bisa satu orang yang menerapkan protokol kesehatan sedangkan yang lainnya abai," lanjutnya.

Dia menjelaskan, setiap kantor telah memiliki health and safety environment officer.

Keberadaan divisi itu juga diberdayakan sebagai pengawas untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di kantor.

"Kalau bisa setiap lantai itu ada yang mengawasi. Jadi bisa dipastikan fasilitas tersedia," tuturnya. 

Selain itu, Dewi mengingatkan agar kapasitas karyawan yang masuk kantor saat pandemi tidak terlalu padat.

Jika memungkinkan, dilakukan shift sehingga kapasitasnya bisa diatur 50 persen per jam masuk kerja.

"Kalau bisa lebih rendah 25 persen misalnya bagus banget," tegasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Jelaskan Sebab Tingginya Penularan Covid-19 di Perkantoran

Dalam kesempatan itu, Dewi menuturkan, penyemprotan disinfektan di perkantoran cukup dua kali. Pada prinsipnya, ada upaya dari pengelola kantor memastikan areanya steril. 

Terakhir, Dewi mengingatkan agar pengelola kantor atau karyawan membuka jendela secara rutin untuk memperlancar sirkulasi udara.

Tujuannya untuk mencegah penularan Covid-19 lewat mikrodroplet secara aerosol.

"Kalau ruangan masih ada jendela yang bisa dibuka, itu dibuka saja lebih baik. Jadi sirkulasi berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya Dewi mengatakan, ada kenaikan drastis kasus penularan Covid-19 di perkantoran di DKI Jakarta.

Baca juga: Puskesmas Setiabudi: Seorang Pegawai Disdik DKI Positif Covid-19

Berdasarkan data yang dirangkum Satgas hingga 28 Juli 2020, peningkatan penularan di perkantoran meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya.

"Angkanya kalau di DKI Jkarta sampai 28 juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459," ujar Dewi.

Angka ini menurutnya terjadi setelah masa PSBB transisi diberlakukan di DKI Jakarta.

Sebelum masa PSBB transisi, ada 43 kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta. "Jadi tambahanya 416 kasus ya. Sembilan kali lebih tinggi," tutur Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com