Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Tak Etis Presiden Bahas Politik Praktis dengan Wakil Wali Kota Solo di Istana

Kompas.com - 26/07/2020, 22:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, tak etis Presiden Joko Widodo yang memanggil Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo ke Istana Kepresidenan untuk membahas politik praktis.

Hal itu disampaikan Umam menanggapi pertemuan Jokowi dengan Purnomo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

"Yang dilakukan Presiden Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo Wakil Wali Kota Solo saya rasa kurang etis," kata Umam dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/7/2020).

"Karena beliau (Presiden) memanggil dalam kapasitas kepala pemerintahan. Yang dipanggil wakil wali kota. Tapi yang dibicarakan hal politik praktis, khususnya berkaitan dengan konteks putra beliau," lanjut Umam.

Baca juga: Diusung PDI-P, Bagaimana Peluang Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020?

Ia mengatakan, hal serupa sebelumnya pernah terjadi saat Jokowi bersama pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membicarakan politik praktis di Istana Kepresidenan. Peristiwa itu sempat ramai dibahas publik.

Saat itu, kata Umam, Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengambil langkag tepat dengan melarang para pengurus partai yang datang ke Istana Kepresidenan membicarakan politik praktis.

Ia menilai semestinya hal serupa dilakukan ketika ada pembicaraan politik praktis di Istana Kepresidenan.

"Waktu itu Pak Pramono (Anung) mengatakan Pak Presiden tidak berniat melakukan itu dan waktu itu kawan-kawan dari parpol yang mengajaknya," ujar Umam.

"Oleh karena itu Pak Pramono mengatakan waktu itu partai yang masuk ke Istana Negara tolong stop. Jangan bicara politik praktis. Tapi faktanya sekarang unik," lanjut dia.

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo mengaku memang dipanggil ke Istana Negara pada 16 Juli 2020, sehari sebelum pengumuman rekomendasi soal siapa yang akan maju dalam Pilkada Solo dari PDI-P.

Purnomo menyebutkan bahwa Jokowi memberi tahu, rekomendasi Pilkada Solo jatuh pada Gibran-Teguh Prakosa.

Namun Purnomo membantah bahwa Jokowi menawarkan jabatan kepadanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com