Survei PRC Sebut Tren Keterpilihan Kepala Daerah Milenial Meningkat

Kompas.com - 26/07/2020, 21:38 WIB
Ilustrasi kepala daerah TOTO SIlustrasi kepala daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting, Rio Prayogo menyatakan, tren keterpilihan kepala daerah milenial meningkat sejak 2017.

Ia memaparkan, pada 2017 sebanyak 5,2 persen kepala daerah usia milenial sukses mendapat mandat rakyat. Hal itu berlanjut ke Pilkada 2018. Jumlah kepala daerah milenial yang terpilih mencapai 10 persen dari seluruh kandidat.

"Ada tren positif tingkat keterpilihan milenial dalam pilkada. Pilkada 2017 tingkat keterpilihan kepala daerah milenial 5,2 persen. Sementara pada pilkada 2018 tingkat keterpilihan calon kepala daerah milenial naik menjadi 10 persen," kata Rio dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/7/2020).

Ia menambahkan, jika tren positif ini berlanjut, akan semakin banyak kalangan milenial yang memimpin suatu daerah.

Baca juga: Wagub Sulteng Gandeng Aldi Taher dalam Pilkada 2020: Dongkrak Suara Milenial

Kendati demikian, Rio mengatakan, ada beberapa catatan bagi para kepala daerah milenial yaang telah terpilih khususnya pada Pilkada 2017.

Pertama, dari 5,2 persen yang terpilih, 40 persennya terdapat unsur dinasti politik yang mewarnai keterpilihan mereka. Mereka merupakan saudara atau anak dari kepala daerah sebelumnya atau politisi terkemuka di daerahnya.

Kedua, dari 5,2 persen kepada daerah milenial yang terpilih pada 2017, 60 persennya harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua hal itu menurut Rio harus menjadi catatan bagi calon kepala daerah milenial yang akan berkontestasi di Pilkada 2020.

"Saya rasa ini PR (pekerjaan rumah) milenial yang harus kita jawab bersama," lanjut Rio.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X