Salin Artikel

Pengamat: Tak Etis Presiden Bahas Politik Praktis dengan Wakil Wali Kota Solo di Istana

Hal itu disampaikan Umam menanggapi pertemuan Jokowi dengan Purnomo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

"Yang dilakukan Presiden Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo Wakil Wali Kota Solo saya rasa kurang etis," kata Umam dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/7/2020).

"Karena beliau (Presiden) memanggil dalam kapasitas kepala pemerintahan. Yang dipanggil wakil wali kota. Tapi yang dibicarakan hal politik praktis, khususnya berkaitan dengan konteks putra beliau," lanjut Umam.

Ia mengatakan, hal serupa sebelumnya pernah terjadi saat Jokowi bersama pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membicarakan politik praktis di Istana Kepresidenan. Peristiwa itu sempat ramai dibahas publik.

Saat itu, kata Umam, Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengambil langkag tepat dengan melarang para pengurus partai yang datang ke Istana Kepresidenan membicarakan politik praktis.

Ia menilai semestinya hal serupa dilakukan ketika ada pembicaraan politik praktis di Istana Kepresidenan.

"Waktu itu Pak Pramono (Anung) mengatakan Pak Presiden tidak berniat melakukan itu dan waktu itu kawan-kawan dari parpol yang mengajaknya," ujar Umam.

"Oleh karena itu Pak Pramono mengatakan waktu itu partai yang masuk ke Istana Negara tolong stop. Jangan bicara politik praktis. Tapi faktanya sekarang unik," lanjut dia.

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo mengaku memang dipanggil ke Istana Negara pada 16 Juli 2020, sehari sebelum pengumuman rekomendasi soal siapa yang akan maju dalam Pilkada Solo dari PDI-P.

Purnomo menyebutkan bahwa Jokowi memberi tahu, rekomendasi Pilkada Solo jatuh pada Gibran-Teguh Prakosa.

Namun Purnomo membantah bahwa Jokowi menawarkan jabatan kepadanya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/26/22031391/pengamat-tak-etis-presiden-bahas-politik-praktis-dengan-wakil-wali-kota-solo

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke