Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Bertemu Sohibul Iman Jumat Siang, Bahas Koalisi pada Pilkada 2020

Kompas.com - 24/07/2020, 10:40 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Jumat (24/7/2020) siang.

AHY akan mengunjungi Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta. Menurut agenda, pertemuan digelar pada pukul 14.00 WIB.

Juru Bicara DPP PKS, Pipin Sopian mengatakan, salah satu agenda pembahasan yaitu koalisi Partai Demokrat-PKS di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020.

"Membahas kemungkinan koalisi Pilkada 2020 di beberapa daerah," kata Pipin saat dihubungi, Jumat.

Baca juga: Politisi Demokrat Desak Jokowi Gelar Konsolidasi Terkait Reshuffle Kabinet

Selain itu, mereka akan membahas peluang kerja sama Partai Demokrat-PKS sebagai partai yang berada di luar pemerintahan.

"Bahas peluang kerjasama PKS-Partai Demokrat di luar pemerintahan," ujar Pipin.

Ia mengatakan, Sohibul akan didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abudurrahman.

Sementara itu, berdasarkan informasi, AHY bakal didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief.

Baca juga: Partai Demokrat Target Menang di 35 Persen Daerah pada Pilkada 2020

Sohibul serta jajaran pengurus teras PKS sempat diterima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, pada 12 Maret 2020 sebelum Partai Demokrat menggelar Munas.

Karena itu, kali ini PKS yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan Partai Demokrat-PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com