Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Kompas.com - 21/07/2020, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Senin (20/7/2020) kemarin.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebut, pertemuan ITU membahas upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor, khususnya kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19," kata Eddy kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Selain Eddy, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir.

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Hadir pula Waketum PAN yang juga mantan menteri Presiden Jokowi, Asman Abnur.

Eddy menegaskan, meskipun PAN berada di luar pemerintahan, namun partainya tetap akan mendukung pemerintah dalam situasi sulit seperti ini.

"Kepentingan rakyat yang diutamakan dan perbedaan politik apapun bentuknya sudah harus dikesampingkan," kata Eddy.

Eddy menyebut, dalam pertemuan itu, PAN banyak memberi masukan terkait upaya pemulihan ekonomi yang kini lesu akibat pandemi.

Baca juga: Pemerintah Tunda RUU HIP, PAN: Pembahasan Memang Sudah Tak Bisa Dilanjutkan

Masukan-masukan ini khususnya datang dari Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir.

"Kehadiran keduanya yang juga mantan Ketua Umum PAN, sekaligus pelaku ekonomi, menguatkan komitmen PAN untuk memberikan terobosan-terobosan guna mempercepat pemilihan ekonomi nasional", kata Eddy.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi dan solidaritas sesama, hususnya di era pandemi Covid 19 yang membawa krisis kesehatan dan perekonomian secara global.

Kendati demikian, Eddy memastikan, tidak ada pembicaraan tentang peluang PAN bergabung ke kabinet dalam pertemuan itu. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

"Kita tidak membahasnya kemarin, karena kita menghormati hak prerogatif Presiden," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman tersebut dilontarkan karena Presiden Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com