Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Covid-19, Wapres Sebut Rp 2,7 Triliun Dialokasikan untuk 21.000 Pesantren

Kompas.com - 20/07/2020, 09:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pesantren.

Pengalokasian dana tersebut dilakukan dalam rangka antisipasi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

"Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran untuk 21.000 pesantren sebesar Rp 2,7 trilun untuk itu (antisipasi Covid-19 di pesantren)," ujar Ma'ruf Amin, dikutip dari video akun YouTube Wakil Presiden RI, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pesantren Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19 jika Tak Dipersiapkan dengan Baik

Pernyataan disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam pada Jumat lalu.

Ma'ruf mengatakan, dana tersebut saat ini sudah dikantongi oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Ia meminta agar alokasi dana tersebut bisa segera dilaksanakan dalam satu-dua bulan ini.

Dari jumlah tersebut, pengalokasiannya pun beragam. Antara lain, Rp 2,38 triliun untuk bantuan operasional pesantren dan Rp 317 miliar untuk internet.

"Ada yang Rp 50 juta untuk masker, untuk ini itu ada yang Rp 40 juta, ada yang Rp 25 juta. Cukup ya semua untuk 21.000 menurut hitungan Pak Menteri Agama," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Selain itu, kata dia, pemerintah juga menganggarkan untuk penanganan kesehatan di madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al-Quran, dan untuk pelajaran secara daring.

Ini termasuk insentif untuk para ustaz yang dilakukan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa di luar dari anggaran Rp 2,7 triliun tersebut.

"Ada juga dukungan pemeriksaan kesehatan, sarana kesehatan untuk memenuhi syarat kesehatan diganti oleh Gugus Tugas, BNPB dan BPBD dan Dinas Kesehatan di daerah," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan bantuan berupa perbaikan sarana dan prasarana pesantren.

Baca juga: Wapres Maruf: Kenapa Kasus Covid-19 Masih Naik? Karena Masyarakat Kurang Disiplin

Misalnya, untuk perbaikan tempat wudhu, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), tempat cuci tangan, serta beberapa fasilitas lainnya.

"Kementerian PUPR tahun 2020 hanya (membantu) 10 provinsi yang punya jumlah pesantren terbesar. Jadi disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber dayanya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com