Wakil Ketua MPR: Klien Tunggal BIN yaitu Presiden

Kompas.com - 20/07/2020, 07:57 WIB
Badan Intelijen Negara (BIN) meluncurkan tiga akun resmi di media sosial. ANTARA/HO-BINBadan Intelijen Negara (BIN) meluncurkan tiga akun resmi di media sosial.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai, kinerja Badan Intelijen Negara ( BIN) akan lebih leluasa ketika tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenko Polhukam).

Pasalnya, tugas BIN berkaitan erat dengan kerahasiaan negara, sehingga sudah seharusnya BIN melaporkan seluruh aktivitasnya langsung kepada presiden.

"BIN secara filosofis dan fungsi memang bertindak sebagai lembaga klien tunggal. BIN memang seharusnya hanya melapor kepada klien tunggal, yakni Kepala Negara atau Presiden RI," kata Syarif seperti dikutip dari Antara, Senin (20/7/2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, BIN bukan lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, melainkan presiden.

Perpres baru tersebut menggantikan beleid lama, yaitu Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam.

"Perpres ini membuat BIN lebih mudah dan leluasa dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan operasional bidang intelijen, dengan atau tanpa ada keharusan berkoordinasi dengan kelembagaan lain," imbuh Syarif.

Baca juga: Kini di Bawah Presiden, Ini Catatan dan Harapan untuk Kinerja BIN

Ia menambahkan, berdasarkan Perpres Nomor 34 Tahun 2010 tentang BIN, lembaga yang dipimpin Budi Gunawan itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Hal itu, kata Syarif, juga dilakukan oleh badan intelijen negara lain, seperti Central of Intelegence Agency (CIA) yang bertanggung jawab kepada Presiden AS, Joint Intellegence Committee (JIC) di bawah Perdana Menteri Inggris, dan Intelijen SVR di bawah Presiden Rusia.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini mengatakan, BIN tetap dapat berkoodinasi dengan lambaga lain, meski sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Polhukam.

"Kalaupun berkoordinasi, itu hanya didasarkan pada perintah dan arahan Presiden RI," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X