Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Ulama Tak Anggap Sepele Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 17/07/2020, 14:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta ulama tidak menganggap dampak akibat pandemi Covid-19 sebagai masalah yang ringan dan sepele. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat bersilaturahim dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Istana Wakil Presiden, Jumat (18/7/2020).

"Ini memang bahaya. Jadi saya bilang, jangan sampai ada di antara kita, ulama, yang menganggap ini masalah ringan. Jangan menyepelekan masalah, ini masalah berat," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan refocusing beberapa program dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang timbul.

Ia menuturkan mengatakan, saat ini ada banyak masyarakat miskin baru akibat pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan realokasi anggaran dan menggelontorkan dana hingga Rp 120 triliun untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin.

Sementara untuk penanganan kesehatan seperti tes secara masif, tracing (penelusuran), isolasi, dan sebagainya, pemerintah mengeluarkan Rp 85 triliun.

"Untuk meannggulangi dampak ekonominya, itu sisanya. Seluruhnya itu (penanganan Covid-19) Rp 695 triliun. Itu (anggaran) ke situ (penanganan Covid-19) semua," kata dia.

Baca juga: Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Pada awal kemunculan Covid-19, kata Ma'ruf, pemerintah hanya mengarahkan pada penanganan kasus Covid-19 saja.

Namun dengan semakin banyaknya kasus yang merembet ke masalah ekonomi, pemerintah pun melakukan perubahan untuk menanggulangi dampak tersebut.

"Pemerintah jadi dua dharar (bahaya yang dihadapi), Covid-19 dan ekonomi. Ini masalah yang dihadapi. Jadi bagaimana menjaga, mengawal umat bangsa ini dari dua bahaya ini. Jangan sampai ada ulama menyepelekan ini," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com