Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Kompas.com - 14/07/2020, 11:11 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air tidak menjamin pulihnya perekonomian masyarakat.

Pengalokasian dana sebesar itu ditujukan untuk penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan relaksasi serta stimulus bagi dunia usaha.

"Totalnya saat ini mencapai Rp 695 triliun, bukan berarti itu sudah menjamin pulihnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," ujar Ma'ruf dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman yang diselenggarakan Masjid Istiqlal, Selasa (14/7/2020).

Jumlah anggaran sebesar Rp 695,2 triliun tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Covid-19

Nilai tersebut didapat dari perubahan anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020.

Kemudian Perpres tersebut disesuaikan lagi dengan Perpres 72/2020 dengan menetapkan defisit sampai Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia mengatakan, setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kwartal pertama dan kedua, pemerintah memproyeksikan ekonomi di Tanah Air mulai membaik pada kuartal ketiga 2020.

Hal itu pula, kata dia, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang harus diiringi dengan upaya pengendalian penularan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Sampaikan Upaya Redam Dampak Krisis Ekonomi Akibat Pandemi

"Langkah ini ditempuh dengan maksud agar penyebaran virus tetap terkendali dan ditekan, tetapi kehidupan ekonomi tidak makin terpuruk," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, langkah AKB juga diambil dikarenakan beberapa daerah di Tanah Air sudah menunjukkan penurunan kasus Covid-19.

Meskipun diakuinya bahwa Covid-19 ini belum memiliki vaksin atau obatnya sehingga masih perlu waktu untuk bisa mendapatkannya.

Oleh karena itu, pemerintah pun menyiapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan AKB agar masyarakat tetap aman Covid-19 dan produktif.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X