Jokowi Beberkan Serapan Anggaran Tiap Daerah, DKI Jakarta Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membeberkan serapan anggaran tiap daerah saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Jokowi menyebut, saat ini ia memantau serapan anggaran di setiap kementerian dan daerah secara harian.

Sebab, Jokowi menegaskan, belanja anggaran ini sangat penting guna menggerakkan perekonomian di tengah krisis akibat pandemi virus corona Covid-19.

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Setkab.go.id.

Baca juga: Arahan Jokowi ke Gubernur: Belanjakan Anggaran dan Terbitkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol

Kepala Negara mengatakan, dalam situasi normal, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

Namun,Jokowi menilai cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi upnormal seperti sekarang.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," sambungnya.

Di hadapan para gubernur yang hadir, Jokowi lantas membeberkan angka penyerapan anggaran setiap provinsi.

DKI menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran tertinggi, sementara Sumatera Selatan menjadi yang terendah.

Baca juga: Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Berikut daftarnya:

1. DKI Jakarta, 45 persen;
2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
3. Sumatra Barat, 44 persen;
4. Gorontalo, 43 persen;
5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
6. Provinsi Bali, 39 persen;
7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
8. Provinsi Banten, 37 persen;
9. Kepulauan Riau, 35 persen;
10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
11. Lampung, 32 persen;
12. Papua Barat, 32 persen;
13. Kalimantan Utara, 31 persen;
14. Bangka Belitung, 31 persen;
15. Kalimantan Timur, 31 persen;
16. Jawa Timur, 30 persen;
17. Sulawesi Utara, 29 persen;
18. Jambi, 28 persen;
19. Bengkulu, 27 persen;
20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
22. Jawa Tengah, 27 persen;
23. Riau, 27 persen;
24. Sumatra Utara, 25 persen;
25. Jawa Barat, 24 persen;
26. Sulawesi Barat, 24 persen;
27. Aceh, 23 persen;
28. Kalimantan Barat, 22 persen;
29. Maluku, 21 persen;
30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
31. Maluku Utara, 17 persen;
32. Papua, 17 persen;
33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
34. Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.

"Ini (serapan anggaran) secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal," kata Jokowi usai membacakan daftar serapan anggaran itu.

Baca juga: Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Namun, Jokowi menegaskan belanja anggaran yang paling bisa menggerakkan perekonomian saat ini adalah belanja modal.

Kepala Negara lalu kembali memberkan daftar sejumlah provinsi dengan belanja modal terendah.

Daftarnya yakni; Sumatra Selatan 1,4 persen Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Papua, 4,8 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, Aceh, 8,9 persen, Maluku Utara, 10,3 persen dan NTT 19,6 persen.

"Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," kata Jokowi.