Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Kompas.com - 09/07/2020, 12:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, rencana pemangkasan perusahaan BUMN menjadi 100 adalah respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) angkatan 60 dan 61, Kamis (9/7/2020).

Ma'ruf mengatakan, pemangkasan tersebut dikarenakan jumlah dan cakupan bidang BUMN tersebut terlalu luas.

"Langkah tersebut (pemangkasan) harus dilakukan sebagai salah satu respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Ia mengatakan, saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi, perfilman, hingga penerbitan buku.

Luasnya bidang-bidang yang dicakup itu dinilai perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai line of business dan kebutuhan pembangunan.

Pemangkasan dimaksudkan agar BUMN menjadi lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik.

"Sehingga sesuai tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM," kata dia.

Saat ini, kata Wapres Ma'ruf Amin, asesmen protofolio dari BUMN-BUMN itu kini sedang dilakukan untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Kriteria dasar yang dimaksud adalah kemampuan value creation dan kemampuan melaksanakan Public Service Obligation atau layanan publik yang baik.

"Adapun hasil akhirnya akan berupa penggabungan atau merger bagi yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya, dan likuidasi atau penghapusan bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian BUMN tengah mengkaji pengurangan jumlah perusahaan BUMN menjadi 100 dari semula 142.

"Kami sedang proses mengurangi jumlah BUMN dari 140 ke 100 saja," kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Rabu (5/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com