Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa enam orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia, Rabu (8/7/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mengonfirmasi penganggaran mitra penjualan kepada para saksi.

"Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan penganggaran mitra penjualan yang diduga dimasukkan dalam sandi-sandi anggaran," kata Ali, Rabu malam.

Baca juga: KPK Panggil Dirut PT PAL Sebagai Saksi Kasus Korupsi PT DI

Ali mengatakan, anggaran tersebut kemudian dibayarkan kepada para mitra. Padahal, penjualan dan pemasaran produk PT DI tersebut diduga fiktif.

Enam orang saksi yang diperiksa hari ini adalah Direktur PT PAL yang juga mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh.

Kemudian, mantan Manajer Keuangan Teknologi dan Pengembangan PT DI Tahun 2010-2013 Dedi Turmono, Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi, dan mantan Kepala Divisi Perbendaharaan PT DI Tahun 2009-2013 Muhammad Fikri.

Lalu, Divisi Sales Direktorat Niaga PT DI Djajang Tarjuki dan Supervisor Perencanaan dan Strategi Pemasaran PT DI Tahun 2012-2013 PT DI Dani Rusmana.

Diberitakan sebelumnya, eks Dirut PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.

Dalam kasus ini, Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dollar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Baca juga: Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.