Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/07/2020, 17:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat sebaiknya menunda aktivitas yang tidak produktif di luar rumah.

Menurutnya, masa normal baru (new normal) harus diisi kegiatan yang produktif dan aman dari Covid-19.

"Saat ini kita sudah waktunya kembali beraktivitas. Tapi orientasi aktivitas kita adalah aktivitas yang produktif," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (3/7/2020).

"Karenanya kami harap apabila aktivitas itu tidak terkait dengan produktivitas kita, sebaiknya ditunda," lanjutnya menegaskan.

Baca juga: Pemerintah Imbau Masyarakat yang Produktif di Luar Rumah Tak Tertular Covid-19, Ini Alasannya

Sebab, kata Yuri, kita semua tidak pernah tahu bahwa di luar rumah ada individu yang positif Covid-19 tetapi tanpa gejala (OTG).

Para OTG inilah yang menyebabkan rantai penularan Covid-19 masih terjadi.

Sehingga, masyarakat sebaiknya menghindari kegiatan berkerumun atau berkumpul bersama di luar rumah.

Kemudian, saat menjalankan kegiatan produktif di luar rumah pun harus terus mematuhi protokol kesehatan yang ada.

"Wajib pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ini bagian terpenting. Kita tetap produktif tapi harus aman," tambah Yuri.

Baca juga: Pemerintah Ingatkan, Aktivitas di Luar Rumah Hanya untuk Kepentingan Produktivitas

Sebelumnya, Yurianto mengungkapkan masih ada penambahan 1.031 kasus baru pasien positif Covid-19 hingga Jumat (3/7/2020)..

Sehingga secara akumulatif ada 60.695 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Yuri juga mengungkapkan ada penambahan 901 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, akumulasi pasien sembuh ada 27.568 orang.

Kemudian, Yuri menyatakan kabar duka dengan menyatakan masih adanya penambahan 49 pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

"Sehingga jumlah pasien meninggal dunia menjadi 3.036 orang," ujar Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com