Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, salah satu penyebab kebakaran lahan dan hutan (karhutla) adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"Kita paham di desa yang sulit itu mereka untuk membuka lahan dua hektare yang paling gampang dengan (cara) dibakar," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Kamis (2/7/2020).

"Perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah, artinya dibantu oleh pemerintah," lanjut dia.

Baca juga: Mahfud: Sejak Jokowi Pimpin Langsung, Hampir Tak Ada Protes soal Kebakaran Hutan

Dia menyebut setidaknya ada empat langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk mencegah kebakaran hutan.

Pertama, melakukan optimalisasi dana desa.

Tito mendorong daerah yang memiliki potensi atau kerawanan kebakaran hutan untuk dapat menggunakan dana desa.

"Di desa yang berada di Sumatera bagian timur dan Kalimantan yang kita identifikasi rawan terbakar, kita dorong untuk memanfaatkan dana desanya untuk membuat desa mandiri bebas karhutla," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Tiap Daerah Gunakan Teknologi Antisipasi Kebakaran Hutan

Kedua, memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD yang bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak.

Ketiga, memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Saya kira perlu juga didorong agar, kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar," kata Men

Keempat, melakukan kerja sama dengan swasta.

Baca juga: Upaya Jokowi Padamkan Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi Covid-19...

Sebab, menurutnya banyak perusahaan besar yang terganggu dengan karhutla.

Tak hanya itu, menurutnya Tito ada potensi pos anggaran lain dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karhutla.

Contohnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.