Mahfud: Sejak Jokowi Pimpin Langsung, Hampir Tak Ada Protes soal Kebakaran Hutan

Kompas.com - 02/07/2020, 12:46 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah yang menimbulkan kabut asap pekat selalu mendatangkan protes tiap tahunnya.

Protes tak hanya dari dalam negeri namun juga dunia internasional, khususnya negara tetangga.

"Singapura bahkan membuat UU Anti Asap pada 2015 sebagai bentuk protes bagi Indonesia yang tak kunjung menyelesaikan persoalan kebakaran hutan," kata Mahfud usai memimpin rapat koordinasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (2/7/2020),

Baca juga: Jokowi Minta Tiap Daerah Gunakan Teknologi Antisipasi Kebakaran Hutan

Namun Mahfud menilai kondisi sudah berubah sejak Presiden Joko Widodo memimpin langsung antisipasi kebakaran hutan dan lahan sejak 2016.

Sejak saat itu, kebakaran hutan memang masih terjadi namun dalam skala yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tak ada lagi kabut asap pekat yang sampai menembus negara tetangga.

"Sejak awal 2016 Presiden selalu memimpin sendiri antisipasi karhutla. Sehingga 2016 Sampai sekarang hampir tak ada protes di forum internasional seperti yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya," ucap Mahfud.

Mahfud menambahkan, untuk 2020 ini, Presiden masih memimpin langsung antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa waktu lalu, Jokowi telah memimpin rapat terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana.

Meski saat ini Presiden juga tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19, namun Mahfud menegaskan ancaman kebakaran hutan tak diabaikan.

Baca juga: Upaya Jokowi Padamkan Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi Covid-19...

"Kita harapkan situasi tidak berbalik ke tahun sebelum 2016," ucapnya.

Mahfud menyebut, dalam rapat koordinasi tadi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memetakan kerawanan kebakaran hutan berdasarkan waktu dan tempat.

Lalu Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sudah menyusun perencanaan menghadapi kerawanan tersebut.

"Supaya diantisipasi dari sekarang," ucap Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X