Kompas.com - 24/06/2020, 09:08 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan meski pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

Persiapan sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas menyoal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6 2020) kemarin.

"Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupa, kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat.

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Kepala Negara menyebut, 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei dan 27 persen di bulan Juni.

Namun sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita memiliki persiapan paling enggak satu bulan," ujar Presiden Jokowi.

Padamkan Sebelum Membesar

Kepala Negara kemudian memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk mengantisipasi karhutla.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Pertama, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.

Petugas BPBD Kepulauan Meranti bersama kepolisian dan warga berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Telesung, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (12/3/2020) dini hari.Dok. BPBD Kepulauan Meranti Petugas BPBD Kepulauan Meranti bersama kepolisian dan warga berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Telesung, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (12/3/2020) dini hari.
Area-area rawan titik panas atau hotspot dan update informasi terkait hal itu sangatlah penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring sekaligus pengawasan dengan sistem dashboard," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja di Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2020 lalu, Kepala Negara melihat sendiri bagaimana sistem dashboard mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci.

Sistem itu menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

"Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah," kata Presiden Jokowi.

Selain memanfaatkan teknologi, ia menekankam pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah, misalnya Babinsa dan Babinkamtibmas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Nasional
Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.