Upaya Jokowi Padamkan Kebakaran Hutan di Tengah Pandemi Covid-19...

Kompas.com - 24/06/2020, 09:08 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di BNPB untuk memantau secara langsung penanganan COVID-19 di tanah air. ANTARA FOTO/POOL/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan meski pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

Persiapan sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas menyoal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6 2020) kemarin.

"Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupa, kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat.

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperoleh Kepala Negara menyebut, 17 persen wilayah memasuki musim kemarau di bulan April, 38 persen di bulan Mei dan 27 persen di bulan Juni.

Namun sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita memiliki persiapan paling enggak satu bulan," ujar Presiden Jokowi.

Padamkan Sebelum Membesar

Kepala Negara kemudian memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk mengantisipasi karhutla.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Pertama, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.

Petugas BPBD Kepulauan Meranti bersama kepolisian dan warga berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Telesung, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (12/3/2020) dini hari.Dok. BPBD Kepulauan Meranti Petugas BPBD Kepulauan Meranti bersama kepolisian dan warga berjibaku memadamkan api karhutla di Desa Telesung, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (12/3/2020) dini hari.
Area-area rawan titik panas atau hotspot dan update informasi terkait hal itu sangatlah penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

"Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring sekaligus pengawasan dengan sistem dashboard," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja di Provinsi Riau tanggal 20 Februari 2020 lalu, Kepala Negara melihat sendiri bagaimana sistem dashboard mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci.

Sistem itu menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

"Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah," kata Presiden Jokowi.

Selain memanfaatkan teknologi, ia menekankam pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang telah ada hingga ke tingkat bawah wilayah, misalnya Babinsa dan Babinkamtibmas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X