Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Kompas.com - 02/07/2020, 15:37 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dan menyerahkan sejumlah dokumen terkait indikasi malaadministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia, Kamis (2/7/2020) siang.

Peneliti ICW Tibiko Zubair mengatakan, setidaknya ada 3 dugaan malaadministrasi program Kartu Prakerja. Pertama, dugaan konflik kepentingan dalam proses pemilihan platform digital.

Menurut Tibiko, ada peran ganda di mana platform digital tidak hanya bertugas melakukan kurasi tetapi juga menyelenggarakan pelatihan.

“Lalu pertanyaannya nya siapa yang melakukan kurasi ketika platform digital yang seharusnya punya tugas itu justru dia juga bertindak sebagai pelaku penyelenggara pelatihan,” kata Tibiko, Kamis.

Baca juga: ICW Laporkan Dugaan Maladministrasi Program Prakerja ke Ombudsman

Dugaan malaadministrasi kedua, menurut ICW, mekanisme pemilihan platform digital berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme lelang.

“Ada informasi yang itu beredar 'di ruang gelap' karena proses seleksi atau pemilihan atau penunjukan platform digital informasinya itu tidak terbuka,” ucap Tibiko.

Hal itu menimbulkan pertanyaan di publik. Ia juga menyebutkan, cara tersebut tidak sesuai dengan prinsip proses pengadaan barang dan jasa.

Termasuk tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Desak Program Kartu Prakerja Dihentikan, Ini 5 Hasil Analisis ICW

Terakhir, ICW menyoroti soal tugas dan wewenang terkait pelaksana program Kartu Prakerja. Program tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Padahal, menurutnya, program tersebut sebaiknya berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang memang berurusan dengan isu-isu tenaga kerja. 

“Laporan yang kami sampaikan, kami harapkan bahwa desakan kami pemerintah menghentikan program kartu prakerja dan kami mengharap Ombudsman RI segera melakukan pemeriksaan terkait adanya maladministrasi dalam program kartu prakerja,” ujar Tibiko Zubair.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com