Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penolakan, Jokowi Minta Tes Covid-19 Massal Didahului Sosialisasi

Kompas.com - 29/06/2020, 12:09 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta setiap kegiatan tes massal Covid-19 disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi cerita masyarakat yang menolak kegiatan tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait percepatan penanganan dampak Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jumlah Tes Covid-19 Meningkat, Luhut Klaim Kondisi Indonesia Membaik

Kepala Negara menilai, banyaknya penolakan atas tes massal Covid-19 disebabkan sosialisasi belum dilakukan dengan baik.

"Pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu," kata Presiden Jokowi.

Ia meyakini sosialisasi yang baik bisa diterima oleh masyarakat.

Dengan diberikan penjelasan, maka masyarakat bisa memahami bahwa tes massal ini penting guna melakukan pelacakan dan mengisolasi orang yang positif Covid-19.

Baca juga: Satu Penumpang Pesawat Jakarta-Sorong Positif Covid-19, 43 Orang Jalani Tes Swab

"Sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, peristiwa penolakan rapid test massal terjadi di sejumlah wilayah.

Di Ambon, Maluku, sejumlah warga di kawasan Pohon Mangga, Air Salabor, Kecamatan Nusaniwe, melakukan aksi tolak rapid test.

Mereka kompak memblokade jalan masuk menuju kampung menggunakan tumpukan kayu, bangku, dan seng. Penolakan terjadi lantaran warga meyakini semua orang di wilayah mereka dalam kondisi sehat.

Baca juga: Laboratorium FK UMY Jadi Rujukan Nasional Pengujian Tes Covid-19

Sedangkan di Bogor, pedagang pasar di Cileungsi sempat mengusir petugas medis yang hendak melakukan rapid test massal terhadap mereka.

Di Jakarta Pusat, warga satu RW menggeruduk Kantor Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, untuk menolak rencana rapid test.

Seorang warga, Eko, mengatakan, tak adanya sosialisasi berujung pada keresahan dan penolakan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com