Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapkan "New Normal", Pemerintah Terus Fokus pada 3 Aspek Kebijakan

Kompas.com - 28/06/2020, 14:53 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang berfokus pada tiga aspek yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam acara web seminar (Webinar) bertajuk Learning from Covid-19 Experiences: State and Society's Perspective, Sabtu (27/06/2020).

Menurut dia, kebijakan itu dilakukan agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan protokol kesehatan dapat dijalankan secara maksimal.

"Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid-19," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Memasuki “New Normal”, LAN Terus Berupaya Tingkatkan Kompetensi ASN

Meski demikian, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak melakukan lockdown, melainkan membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan.

"Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, imbuh Menteri Tjahjo.

Dalam webinar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) itu, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit.

"Selain itu, Pemerintah juga memberikan diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya," ujar Menpan RB.

Baca juga: LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Pemerintah turut memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada Agustus, pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal atau tatanan normal baru.

Kemudian, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibu Kota.

"Tujuan program tersebut untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu," jelasnya.

Baca juga: LAN Buka Kesempatan Stakeholders untuk Sampaikan Masukan dan Saran

Penerima manfaat program itu meliputi warga kurang mampu, anak-anak di panti asuhan dan pesantren, serta panti jompo dan panti sosial lainnya.

“Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid-19, beberapa agenda besar seperti
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda karena dinilai berisiko
memicu penyebaran Covid-19 yang melibatkan banyak orang”, imbuh Nurliah.

Pengendalian Covid-19 di negara lain

Webinar tersebut juga menghimpun pakar-pakar dari Asia Pasifik untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan Covid-19 di negara masing-masing.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com