Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kurangi Kesenjangan Sosial, Kemendes PDTT Siapkan 9 Target Capaian Kinerja

Kompas.com - 25/06/2020, 18:32 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan fokus mengurangi kesenjangan sosial pada 2021.

“Fokus agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh Kemendes PDTT adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,” ungkap menteri yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Dia mengatakan itu saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga bersama Komisi V DPR di gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Untuk itu, Kemendes PDTT pun menyiapkan sembilan target capaian kinerja yang sudah dicanangkan pada RKP 2021.

Baca juga: Kemendes PDTT Catat 91 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

“Yang pertama adalah perkembangan status dan pembangunan desa, jumlah revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berdasarkan status, jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status, jumlah daerah tertinggal," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Target capaian lainnya adalah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal dan rata-rata nilai indeks perkembangan 60 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN).

"Ada pula rata-rata nilai indeks 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, presentase penduduk miskin di daerah tertinggal, dan yang terakhir adalah penurunan angka kemiskinan,” tuturnya.

Adapun, agenda dalam rapat tersebut, Gus Menteri menyampaikan rencana kerja pemerintah, khususnya rencana kerja yang akan dilakukan Kemendes PDTT pada 2021.

Baca juga: Mendes PDTT: Penerapan New Normal di Desa Harus Tetap Perhatikan Kearifan Lokal

RKP tahun 2021 bertema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Fokus pengembangan RKP dalam pemulihan ekonomi akan difokuskan pada sektor industri, pariwisata dan investasi.

Sementara itu, untuk RKP dalam reformasi sosial akan difokuskan pada reformasi sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial dan sistem ketahanan bencana.

Gus Menteri pun memaparkan ada tujuh agenda pembangunan nasional yang akan dilakukan pemerintah pada 2021.

Agenda pembangunan pemerintah pada 2021 adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Baca juga: Menteri Desa PDTT Jelaskan Sebab Penyaluran Dana Desa Belum Maksimal

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada infrastuktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan yang stabilitas politiki, hukum, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com