Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti LIPI yang Dua Periode jadi Deputi KSP

Kompas.com - 22/06/2020, 11:33 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaleswari Pramodhawardani kembali dilantik sebagai Deputi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Senin (22/6/2020) pagi ini di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan tersebut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 yang diteken pada 15 Juni lalu.

Jaleswari sebenarnya bukan orang baru di Istana.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini 5 Deputi Kantor Staf Presiden

 

Ia sudah masuk ke Istana sejak awal pemerintahan Jokowi-JK pada 2014 dengan menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Lalu pada 2015 ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Kemudian pada 2016 ia dilantik sebagai Deputi V KSP, jabatan sama yang ia emban saat ini.

Sebelum bergabung di Istana, Jaleswari dikenal sebagai peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Baca juga: Andi Widjajanto Pilih Teten Masduki, Alexander Lay dan Jaleswari Jadi Stafsus Seskab

 

Ia dikenal sebagai pengamat isu militer serta pertahanan dan keamanan.

Jaleswari lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 11 Agustus 1964. Ia meraih gelar sarjana strata satu dari FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Sedangkan gelar S2 diperoleh dari Pusat Studi Kajian ilmu Wanita UI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com