Ketimbang Naikkan Ambang Batas Parlemen, Yusril Usulkan Ada Koalisi Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mmengaku tak setuju dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen.

Sebab, kenaikan PT akan membuat semakin banyak suara sah pemilih yang terbuang.

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi usulan sejumlah parpol agar angka ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu direvisi menjadi 7 persen.

Baca juga: Dinamika Penetapan Ambang Batas Parlemen: Tetap 4 Persen dan Permintaan Naik ke 7 Persen

"Kalau PT dinaikkan lagi, 7 persen di draf RUU (Pemilu) itu akan lebih banyak lagi suara yang terbuang," kata Yusril saat dihubungi wartawan, Jumat (12/6/2020).

Yusril justru mengusulkan gagasan partai politik bisa membentuk koalisi sebelum pemilu digelar.

Ia menjelaskan, koalisi partai tersebut terdiri dari empat partai politik dan tidak diintervensi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen: PDI-P Setuju, Gerindra Tak Ambil Pusing

Kemudian, dalam pemilu nantinya koalisi partai memiliki nama dan berada dalam satu nomor urut agar dapat lolos ambang batas parlemen.

"Jadi mengatasi ini, partai-partai diberikan kesempatan untuk berkoalisi maju dalam pemilu, baik partai yang mencapai parliamentary threshold dan tidak mencapai PT, sepanjang partai itu setelah verifikasi dinyatakan bisa mengikuti pemilu," ujarnya.

Yusril mencontohkan, partai-partai Islam bergabung membentuk satu koalisi dengan nama "Koalisi Keumatan" sebelum pemilu digelar.

Kemudian, jika dalam pemilu koalisi tersebut berhasil melewati ambang batas parlemen, maka partai-partai tersebut dinyatakan lolos ke parlemen.

"Misalnya, partai-partai Islam di luar PKB ya, ada PKS, PAN, PPP, dan PBB ini campuran ada yang lolos dan ada yang tidak. Nah, demi umat Islam, kami gabung satu 'Koalisi Keumatan'. Nah, kalau mereka bergabung dan pemilu menembus 4 persen ya sudah mereka dilantik," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Yusril, gagasannya soal koalisi partai tersebut sama dengan semangat partai politik di DPR yang ingin ada penyederhanaan fraksi.

Namun, ia berpendapat, gagasan koalisi partai tersebut menyederhanakan fraksi dengan menghargai demokrasi.

"(Koalisi partai) pun terjadi proses penyederhanaan partai politik dengan cara yang soft dan tetap menghargai Demokrasi dan tidak main paksa dengan UU yang sekarang," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengungkapkan, terdapat tiga opsi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.