Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Yang Kuat Membantu yang Lemah, Bukan Menindas

Kompas.com - 09/06/2020, 13:10 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDI-P) Hasto Kristiyanto mengingatkan, keadilan sosial harus diwujudkan dengan semangat gotong royong.

Artinya, dalam masyarakat, kelompok yang kuat harus membantu yang lemah untuk meraih keadilan.

"Dalam perspektif keadilan sosial tersebut perlu juga mewujudkan tatanan masyarakat yang adil itu juga dilakukan dengan semangat gotong royong," kata Hasto dalam diskusi online Peringatan Bulan Bung Karno bertajuk Pancasila dan Keadilan Sosial, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

"Semangat gotong royong yang kuat membantu yang lemah, bukan yang kuat menindas yang lemah. Bukan seperti itu spiritnya," ujarnya.

Hasto mengatakan, keadilan sosial juga harus dimulai dari pikiran manusia sehingga penerapannya sesuai dengan Pancasila.

Ia menambahkan, keadilan sosial juga harus diterapkan dengan semangat dalam semua sila.

Misalnya, dari sisi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ataupun Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Misalnya dengan sila kemanusiaan, maka keadilan sosial dalam perspektif kemanusiaan berarti membebaskan dari berbagai belenggu penjajahan," ungkapnya.

Baca juga: Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Selama bulan Juni, PDI Perjuangan menggelar peringatan Bulan Bung Karno. Pergelaran tersebut merupakan upaya untuk terus merayakan dan melanjutkan gagasan serta pemikiran Soekarno, sang proklamator sekaligus presiden pertama RI.

Peringatan Bulan Bung Karno telah dilaksanakan sejak 2010.

"Juni menjadi bulan Bung Karno karena pada kelahiran Pancasila pada 1 Juni, 6 Juni 1901 Bung Karno lahir, dan pada 21 Juni 1970 Bung Karno wafat," ujar Hasto dalam konferensi pers, Rabu (27/5/2020).

Hasto mengatakan, semua kegiatan Bulan Bung Karno ini akan dilaksanakan secara daring atau online karena situasi pandemi Covid-19.

Namun, acara ziarah di Blitar dan doa bersama seperti tahun-tahun sebelumnya tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hasto memastikan akan ada pembatasan peserta dalam acara yang digelar tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com