Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Kompas.com - 04/06/2020, 19:14 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Developement of Economics and Finance (Indef) Media Wahyudi Askar mengatakan, kebanyakan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah dengan sektor informal yang cukup besar cenderung tidak efektif.

Hal itu diungkapkan Media dalam diskusi online bertajuk 'PSBB dan New Normal Kemana Kita Melangkah?' Kamis (4/6/2020).

"Untuk daerah yang sektor informalnya besar, itu PSBB-nya cenderung tidak efektif," kata Media.

Media menyebut dua wilayah yang memiliki sektor infomal yang cukup besar yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga: 60 Mal di Jakarta Akan Dibuka Lagi, Indef: Bisa PSBB Lagi!

Menurut dia, saat melaksanakan PSBB, beberapa sektor informal di dua provinsi itu tetap beroperasi.

"Ketika PSBB dilakukan di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa provinsi lain termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, pergerakan masyarakat di pertokoan itu tetap tinggi," ujarnya

"Artinya masyarakat di sektor informal tetap tidak punya pilihan lain untuk tetap berada di rumah," lanjut dia.

Kendati demikian, Media mengatakan, pelaksanaan PSBB di Indonesia terbilang efektif untuk membatasi pergerakan masyarakat terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Meskipun di kemudian hari ada kebijakan-kebijakan yang justru menaikan kembali pergerakan masyarakat.

Baca juga: Sejumlah Hal yang Perlu Diketahui Selama PSBB Transisi di Jakarta

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap daerah yang menerapkan PSBB.

"Kita akan mengevaluasi terus-menerus baik pada aspek epidemiologi untuk meyakinkan bahwa penambahan kasus baru bisa kita tekan," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Selain itu, evaluasi juga bertujuan menekan sebaran penularan Covid-19 di berbagai daerah dan mengendalikan penularan secara lokal.

Hingga Mei 2020, sudah ada lebih dari 2 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com