Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merekomendasikan 89 proyek sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Nilai 89 proyek baru itu Rp 1.422 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Jumat (29/5/2020).

"Terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan delapan proyek ketenegalistrikan," ujar Airlangga.

Baca juga: Jokowi Minta PSN yang Pulihkan Ekonomi Diprioritaskan

Lebih lanjut, Airlangga merinci, sebanyak 15 proyek berupa pembangunan jalan dan jembatan, lima proyek berupa pembangunan bandara, lima proyek berupa pembangunan kawasan industri, serta 13 proyek berupa pembangunan bendungan dan irigasi.

Selain itu ada pula satu proyek berupa pembangunan tanggul laut, tiga proyek pembangunan smelter, satu proyek penyediaan lahan pangan di Kalimantan Tengah, lim proyek pembangunan pelabuhan, dan enam proyek pembangunan infrastruktur kereta api.

Selanjutnya ialah 13 proyek pembangunan kawasan perbatasan,12 proyek sumber energi, enam proyek air bersih, satu proyek pengelolaan sampah, dan tiga proyek pengembangan pesawat tanpa awak (drone).

Baca juga: Jokowi: Pembebasan Lahan Jadi Hambatan Terbesar Proyek Strategis Nasional

"Dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR bahwa rule of thumb atau multiplier effect dari setiap Rp 1 triliun proyek itu bisa mempekerjakan 14.000 tenaga kerja baik direct atau indirect. Jadi ini adalah proyek yang sifatnya adalah pembangunan," ujar Airlangga.

"Proyek ini dalam periode 2020-2024, ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak 4 juta. Atau selama proyek itu berjalan, agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam project selama lima tahun ini," lanjut dia.

Untuk diketahui, PSN ialah proyek-proyek infrastruktur strategis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2018.