Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 29/05/2020, 14:34 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan coronavirus disease 2019 (Covid-19) DPR RI  yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa new normal dapat dilakukan dengan baik dalam waktu dekat.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (28/5/2020).

Menurut Dasco, keyakinannya new normal dapat dilakukan dengan baik itu adalah karena data yang disiapkan dan dipaparkan telah akurat.

Data itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. Berdasarkan data yang ada, terkait epidemiologinya, beberapa daerah sudah siap menerapkan new normal.

Baca juga: Syarat WHO dan Bappenas Sebelum Longgarkan PSBB Memasuki New Normal

Seluruh data bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dihitung kembali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor. Itu detail daerah per daerah. Namun, secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.

Selain itu, kunjungan itu juga dilakukan untuk membahas dan menyelaraskan visi baru penerapan new normal, khususnya tentang protokol kesehatan.

Upaya itu tak hanya dilakukan dengan kunjungan ke Kemenko Bidang Perekonomian saja, melainkan juga di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Kemendagri Minta Daerah Sosialisasikan Persiapan New Normal

Salah satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam, menurut Dasco, adalah pendidikan. Perincian itu, seperti tentang pengaturan sistem sekolah saat new normal.

"Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com