KILAS

Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 29/05/2020, 14:34 WIB
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/5/2020) Yoga/ManKoordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/5/2020)

KOMPAS.com – Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan coronavirus disease 2019 (Covid-19) DPR RI  yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa new normal dapat dilakukan dengan baik dalam waktu dekat.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (28/5/2020).

Menurut Dasco, keyakinannya new normal dapat dilakukan dengan baik itu adalah karena data yang disiapkan dan dipaparkan telah akurat.

Data itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. Berdasarkan data yang ada, terkait epidemiologinya, beberapa daerah sudah siap menerapkan new normal.

Baca juga: Syarat WHO dan Bappenas Sebelum Longgarkan PSBB Memasuki New Normal

Seluruh data bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dihitung kembali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor. Itu detail daerah per daerah. Namun, secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kunjungan itu juga dilakukan untuk membahas dan menyelaraskan visi baru penerapan new normal, khususnya tentang protokol kesehatan.

Upaya itu tak hanya dilakukan dengan kunjungan ke Kemenko Bidang Perekonomian saja, melainkan juga di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Kemendagri Minta Daerah Sosialisasikan Persiapan New Normal

Salah satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam, menurut Dasco, adalah pendidikan. Perincian itu, seperti tentang pengaturan sistem sekolah saat new normal.

"Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.