Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Praktik Calo dan Pungli di Kantor Dukcapil Harus Diberantas

Kompas.com - 28/05/2020, 16:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, layanan administrasi kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan calo.

"Saya berpesan agar jajaran Dukcapil memberantas calo dan pungli," ujar Tito dalam keterangan pers Kemendagri, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Dinas Dukcapil Bakal Umumkan Perkembangan Proses Pembuatan Administrasi Kependudukan

Tito menekankan agar praktik seperti ini sesegera mungkin dihentikan. Ia meminta tak ada lagi praktik pungli dan calo, selambat-lambatnya pada awal Juni.

"Pekan-pekan ini juga atau paling lambat di awal Juni, saya menargetkan tak ada lagi praktek percaloan dan pungutan liar di kantor Dukcapil," tegasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, jajarannya harus membangun integritas dan sistem untuk memberantas praktik pungli layanan administrasi kependudukan.

"Niatkan dalam hati betul-betul tidak ada lagi calo dan pungli. Kemudian masukkan ke dalam pikiran dan implementasikan dalam tindakan. Pak Kadis, Sekdis, Kabid, Kasie, Kasubag dan staf Dinas Dukcapil semuanya ayo bangun integritas tidak ada lagi pungli dan calo," katanya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Dukcapil Izinkan Dokumen Kependudukan Dikirim ke Rumah Warga

 

Ia juga berterima kasih kepada jajaran Dukcapil yang sudah membangun sistem layanan online dengan aplikasi mobile.

Saat ini layanan tersebut sudah bisa diunduh melalui Playstore.

"Di Playstore akan ada aplikasi GISA Kemendagri. Warga masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, surat pindah, KK, membuat KTP-el, membuat KIA atau membuat surat keterangan apa pun. Sebanyak 23 produk layanan Dukcapil bisa mendaftar lewat aplikasi di Playtore ini," kata Zudan.

Baca juga: Pelayanan Dokumen Dukcapil Sepenuhnya Daring, Begini Cara Urusnya

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa memilih kabupaten kota dan pilih layanan yang diinginkan.

Menurut Zudan, layanan ini sekaligus akan mendampingi layanan artificial intelligence Dukcapil, Chatbot GISA yang ada di aplikasi e-Korpri AKUI.

"Tolong rekan-rekan ASN ini dibuka terus chatbot GISA kita, untuk bisa berkomunikasi membangun layanan secara online," tambah Zudan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com