Informasi Resmi Pemerintah soal Covid-19 Dinilai Kalah oleh Buzzer

JAKARTA, KOMPAS.com - Di masa pandemi Covid-19 ini, informasi resmi yang diberikan pemerintah dinilai dikalahkan oleh para buzzer.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Demokrasi Digital Damar Juniarto dalam webinar Komunikasi yang digelar Fikom Unpad, Jumat (22/5/2020).

Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah leadership komunikasi yang lebih jelas dan dijadikan panduan oleh masyarakat.

"Kita sudah punya kanal-kanal resmi dari pemerintah tapi memang mainstreaming tentang informasi di masyarakat kelihatannya dikalahkan oleh para pihak lain, misalnya yang lebih didengarkan para buzzer daripada kanal informasi resmi," ujar Damar.

Baca juga: LBH Pers Minta Media Tak Diam jika Diserang Buzzer

Damar mengatakan, dengan fakta tersebut, maka perlu dipikirkan satu cara untuk membangun leadership komunikasi seperti yang diusulkan pada akademisi.

Antara lain tentang bagaimana sistem aturan komunikasi yang bisa dijadikan patokan masyarakat di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

"Karena mereka adalah pihak penerima komunikasi sehingga mereka butuh kejelasan pihak mana yang bisa didengarkan saat sekarang," kata dia.

Ia mengatakan, krisis yang tengah terjadi saat ini merupakan sebuah peluang dari pandangan yang menakutkan.

Baca juga: Buzzer Turunkan Indeks Kebebasan Internet di Indonesia

Peluang tersebut, kata dia, ada di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal masyarakat Indonesia memiliki solidaritas sosial yang tinggi sehingga hal tersebut bisa dijadikan solusi ke depannya.

"Selain ketahanan pangan dan lainnya, ketahanan komunikasi juga harus dipikirkan sebagai peluang yang bisa diusulkan masyarakat bagaimana rantai komunikasi bisa dibangun dari model-model yang ada," kata dia.

Di masa internet belum ada, kata dia, masyarakat menggunakan komunikasi tradisional seperti kentungan dan beberapa alat komunikasi lain yang justru dipatuhi masyarakat sebagai sesuatu yang sederhana.

Baca juga: Buzzer Dinilai Tak Bisa Dihilangkan, Tergantung Adanya Kepentingan

Menurutnya, kombinasi antara komunikasi hybride yang berbasis komunitas bisa dilakukan agar masyarakat tidak mendapat informasi yang salah di masa pandemi ini.

"Basis komunitas ini menjadi patokan paling tidak di lingkar paling kecil masyarakat bisa mengikuti perintah-perintah yang berbasis komunitas," ucap dia.

Adapun beberapa kanal resmi pemerintah terkait Covid-19 antara lain situs www.covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp Covid-19, dan Halo Kemenkes di 1500567.