Kompas.com - 22/05/2020, 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menginginkan pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak Covid-19 dapat bersiap kembali produktif dan aman menuju normal baru atau new normal.

Dalam pertemuan secara virtual dengan sejumlah kepala daerah, Doni mengatakan, langkah tersebut harus diambil dengan merujuk pada data dan informasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa vaksin untuk Covid-19 belum ditemukan.

"Sehingga Indonesia harus hidup berdamai dengan pandemi ini melalui new normal," kata Doni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Baca juga: Pemkab Sumedang Mulai Bahas New Normal dan Pemulihan Sosial Ekonomi

Doni juga mengatakan, upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 tetap harus dilakukan dengan pemenuhan ekonomi masyarakat yang terus berjalan.

Ia meyakini penyelesaian masalah selama pandemi dapat diatasi dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, sehingga masyarakat dapat bersatu menghadapi Covid-19 sekaligus terbebas dari masalah ekonomi.

"Kita yakin, kalau Bapak Ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar Covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar dia.

Menurut Doni, hingga Jumat ini, terdapat 124 kabupaten/kota yang belum terdampak Covid-19.

Baca juga: Perusahaan Harus Bersiap Menghadapi New Normal di Lingkungan Kerja

Ia mengatakan, keberhasilan tidak adanya konfirmasi positif Covid-19 di daerah-daerah tersebut karena komitmen tinggi dan kerja sama masyarakat dan kepala daerah guna menghindari penularan virus.

Oleh karenanya, Doni menawarkan 124 kabupaten/kota tersebut untuk diberikan keleluasaan aktivitas dalam upaya mencegah penularan Covid-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.

"Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktifitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada Presiden," ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.