Berkas Penyidikan Rampung, Tiga Tersangka Kasus RTH Bandung Segera Disidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan berkas penyidikan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013.

Tiga tersangka itu adalah mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Hery Nurhayat dan dua eks anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

"Setelah berkas dinyatakan lengkap, hari ini (20/5/2020) Penyidik KPK melaksanakan Tahap II (menyerahkan Tersangka dan barang bukti) untuk 3 tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Periksa Wabup Sumedang, KPK Dalami Penganggaran RTH di Bandung

Ali mengatakan, KPK telah memeriksa 287 orang saksi dan 4 orang ahli dalam proses penyidikan tersebut.

Menurut rencana, ketiganya akan disidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

"Tim JPU di beri waktu selama 14 hari kerja untuk segera merampungkan surat dakwaan dan melimpahkannya ke PN Tipikor," kata Ali.

Dengan pelimpahan ini, penahanan ketiga tersangka beralih kepada jaksa penuntut umum.

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan mulai Rabu hari ini hingga 8 Juni 20 mendatang.

Dalam kasus ini, Tomtom dan Kadar diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. Keduanya disebut berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Baca juga: KPK Panggil 2 Saksi Terkait Kasus Korupsi RTH Bandung

Sementara itu, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung, melainkan melalui makelar. KPK menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 69 miliar.

"Diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69 Milyar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 Miliar," kata Juru Bicara KPK ketika itu, Febri Diansyah, dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Febri menuturkan, kerugian negara itu disebabkan pengadaan tanah untuk RTH yang memanfaatkan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta.

Selisih pembayaran riil daerah ke makelar dengan harga tanah atau uang yang diterima pemilik tanah itu pun diduga dinikmati sejumlah pihak.