Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Materi Realokasi Anggaran Kemendikbud Belum Lengkap, Komisi X Minta Rapat Kerja Ditunda

Kompas.com - 04/05/2020, 11:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menunda rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang dilakukan secara virtual, Senin (4/5/2020).

Rapat kerja secara virtual itu sempat dibuka Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang mengagendakan implementasi dan realokasi anggaran Kemendikbud terkait pandemi Covid-19.

Namun, Komisi X memutuskan menunda rapat karena materi anggaran yang dikirimkan Kemendikbud belum lengkap.

"Membaca laporan dari kemendikbud terkait realokasi anggaran memang dalam beberapa halaman ini menurut kami sangat lah tidak sesuai," kata Wakil Ketua Komisi X Fraksi Demokrat Dede Yusuf saat memberikan pandangan fraksi atas materi Kemendikbud.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Kemendikbud Minta Guru Pilih Materi Belajar yang Esensial

Senada dengan Dede, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian juga mengatakan, materi realokasi anggaran yang diserahkan Kemendikbud masih kurang detail dan belum mendalam.

"Bagus (materi anggaran Kemendikbud), tapi masih terlalu umum, belum lengkap dan mendalam," kata Hetifah.

Atas usulan dari sejumlah Fraksi, pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi X Syaiful Huda memutuskan menunda rapat kerja tersebut.

"Dengan mempertimbangkan dan mencermati pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi, dengan ini raker kita nyatakan ditunda dan terkait dengan agenda selanjutnya akan kami sampaikan," kata Syaiful.

Baca juga: TVRI dan Tantangan Program Belajar dari Rumah Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem tak mempermasalahkan penundaan rapat.

Menurut dia, rincian realokasi anggaran Kemendikbud akan disampaikan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X.

"Dan kami secara garis besar tidak ada masalah dengan rekomendasi untuk menunda. Menurut saya kalau memang objektifnya adalah untuk mendapatkan perincian masing-masing pemindahan, format RDP adalah yang terbaik, dan itu akan segera kami koordinasikan. Saya rasa cukup dari saya," kata Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com