Menko PMK Minta Data Penerima Bansos Tak Ditahan-tahan, Bansos Harus Segera Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar data penerima bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tidak terlalu lama ditahan oleh instansi tertentu.

Ia mengatakan, meskipun data masyarakat penerima masih harus dibenahi lagi, akan tetapi penyaluran bantuannya harus tetap dilakukan.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat data-data penerima bantuan dari RT/RW agar segera masuk ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

"Supaya bantuan segera diturunkan. Jadi jangan terlalu lama ditahan di instansi tertentu, apalagi kemudian datanya tidak ada sehingga tak cocok karena sudah ada pembagian (pemberian bansos) antara Pemprov DKI dengan Kemensos ini," kata Muhadjir di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Oleh karena itu, pihaknya meminta kerja sama RT/RW dan pemerintah daerah untuk mendapatkan data akurat agar penerima bansos tepat sasaran.

Penerima tepat sasaran yang dimaksud adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan kondisi yang semakin sulit.

Saat ini, penerima bansos yang telah disepakati antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta adalah 1,1 juta oleh DKI dan 1,3 juta oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Dari pemerintah pusat, yakni Kemensos juga akan mengalokasikan bansosnya kepada 600.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Bodetabek.

"Jadi saya mohon untuk RT/RW mendata warganya yang betul-betul membutuhkan. Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh," kata dia.

Selain itu, ia juga meminta warga untuk sadar apabila sudah mampu dan ada warga yang lebih membutuhkan untuk mengalihkan bantuannya itu.

"Jadi jangan terlalu berpegang terhadap data yang ada, karena yang tahu persis siapa yang lebih membutuhkan itu RT/RW," kata dia.